Kapan Lagi Ustadz?



Sekitar dua hari yang lalu saya berkunjung kerumah Nenek di desa A. Selain untuk menjalin silaturahmi karena sudah setahun lebih tidak bertemu dengan Nenek, juga untuk menghadiri acara yasinan dan mengirim do’a untuk Pak De saya yang sudah meninggal. Setelah acara yasinan selesai dilanjut dengan makan-makan sekaligus ramah-tamah yang dikemas dalam bentuk obrolan santai, ternyata yang menjadi topik hangat obrolan masyarakat di sana adalah soal “pemilihan kepala desa” pada esok lusa.

Kontestasi pemilihan kepala desa yang akan dilaksanakan pada besok lusa, ternyata diikuti oleh tiga kandidat tangguh yang memiliki pengaruh besar. Pasalnya meskipun acaranya hanya tingkat desa namun esensinya adalah menyerahkan kepercayaan masing-masing orang kepada salah satu orang sebagai pemimpin guna menciptakan kesejahteraan serta membangun  kemajuan di desa tersebut. Hal ini tidak bisa dibilang hanya main-main karena kelas desa.

Dimana pun tempatnya, siapa pun kandidatnya, dan pada waktu kapan pun pasti yang namanya pemilihan pemimpin secara umum atau demokrasi pasti akan terjadi persaingan yang sengit apabila kandidatnya lebih dari satu dan sama-sama memiliki pengaruh yang kuat. Bahkan pada tingkat pemilihan kepala desa sekalipun, namanya juga perebutan kursi kekuasaan. Bagi para pemimpin yang picik adalah alat yang amat sangat efektif sekali untuk mengeruk kekayaan negara.

Sudah dapat terlihat betapa sengitnya persaingan pemilihan kepala desa di desa nenek, pasalnya tiga kandidat kepala desa mampu merubah penduduk desa yang awalnya sehati, guyub, tidak saling canggung menjadi tiga kelompok yang seolah terdapat sebuah tabir kokoh nan tebal serta begitu besar memisahkan mereka semua

Penduduk desa menjadi lebih saling membatasi diri antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lainya. Tidak berhenti sampai di situ mereka juga ikut terprovokasi mengagung-agungkan kandidat yang menjadi pilihanya serta merendahkan kandidat lainnya. Bukan bukan sampai disitu saja, saya juga mendengar adanya uang politik (money politice) dalam bentuk sembako yang dibagikan ke warga-warga desa oleh Tim Sukses (TS) dari salah satu kandidat.

Saya tak merasa heran dengan pembagian sembako sebab, sebelumnya saya sudah mendengar dari informan linnya, bahwasannya ketiga kandidat tidak sedikit mengeluarkan modal untuk kontestasi pemilihan kepala desa tersebut. Modal yang dikeluarkan tak tanggung-tanggung mulai dari puluhan juta sampai ratusan juta karena ada kandidat yang menjual peralatan berkebunya, tanahnya, warisan orang tuanya dan masih banyak lagi.

Bukan hanya persaingan yang tidak sehat yang saya dengar akan tetapi merambah kepada persaingan yang tidak wajar. Menurut informasi yang saya terima dari informan terkait pemilihan kepala desa A, ternyata setiap kandidat sudah konsultasi ke orang-orang pintar (dukun, orang yang di tua kan, uwong tuek, paranormal dan masih banyak lagi sebutanya) yang berada di desa A atau bahkan diluar desa A. Usaha tersebut hanya digunakan untuk minta dipagari atau dilindungi jiwa dan raganya dari serangan-serangan gaib sekaligus mohon untuk dibantu mengalahkan kandidat yang menjadi lawanya secara gaib, baik dengan teluh, santet, tenun dan guna-guna. Inilah mistisme yang mewarnai bentuk-bentuk kecurangan dalam pesta demokrasi.

Saya pikir apa yang tejadi di desa A tidak ada ubahnya dengan pesta demokrasi yang dilaksanakan pada tingkat kabupaten/kota, provinsi bahkan pemilihan presiden dan wakil presiden. Yang menjadi pembeda adalah skala pihak-pihak yang dilibatkan serta besaran money politice yang dikeluarkan untuk kontestasi tersebut. Dan jika para kandidat mempercayai hal mistis pastilah paranormal yang dilibatkan juga berasal dari seantero nusantara dengan bala bantuan mahluk gaib yang lebih ngeri, ganas, dan kuat ketimbang kelas desa.

Permainan curang dalam pesta demokrasi seperti suap-menyuap, politik uang, kampanye hitam, kecurangan suara bagaikan lingkaran setan yang tersistem rapi dalam negeri ini dan seolah mustahil untuk dimusnahkan. Sejatinya hal tersebut merupakan manifestasi dari bobroknya karakter bangsa yang mengaku cinta tanah air Indonesia dan menjunjung tinggi asas demokrasi pancasila. Kendati demikian, saya cuma berusaha berucap seperti para ustadz-ustadz yang berceramah.

Saya sendiri (baca rakyat) ketika mengikuti pesta demokrasi yang katanya kedaulatan ditangan rakyat untuk menentukan pemimpin yang bijak dan adil terhadap rakyat kecil merasa pesimis dapat menentukan pilihan yang tepat sesuai dengan hati nurani. Kenapa harus pesimis! pasalnya semua kandidat yang maju dalam pesta demokrasi tidak ada yang geratis alias suci dari money politice. Seperti memilih satu diantara empat telur busuk semuanya sama saja, sama busuknya.

Inilah yang saya rasakan lantaran mereka yang menjadi kandidat harus membayar terlebih dahulu sebelum jadi (eksekutif pemerintah) wajarlah bila nanti mereka akan minta ganti rugi ketika menjabat sebagai wakil rakyat dengan tindakan Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN). Sehingga tidak dipungkiri lagi bila proyek-proyek pembangunan lebih cenderung memihak kepada para pemodal, korporasi, konglomerat yang kemudian menindas masyarakat marjinal (pinggiran). Hal demikian sudah pasti mamatahkan harapan saya mendapat pemimpin yang bijak serta adil kepada rakyat.

Money politice dan berbagai kecurangan dalam pesta demokrasi dianalogikan sebagai lingkaran setan yang mustahil untuk berubah, namun saya teringat sebuah ungkapan bahwa di dunia tidak ada yang abadi dan keabadian hanya milik Allah SWT. Seberapa tangguh dan tebal lingkaran setan, pastilah akan ada celah dan masanya untuk hancur dan kembali kepada sistem politik yang jujur, bersih dan adil. Sehingga akan menghasilkan pemimpin  yang benar-benar mengayomi rakyat banyak dan menciptakan kesejahteraan.

Saya pikir untuk mencapai pada pemimpin yang adil dan pro kepada rakyat bukan hal mustahil dan belum terlambat, syaratnya ada dua yaitu, ada kandidat pemimpin yang memenuhi kriteria dunia baru dan rakyat yang mimilih dengan pintar dan sadar. Inilah syarat mutlak yang saya lontarkan kepada negeri ini.

Syarat yang pertama cukup sudah terpenuhi buktinya di negeri ini tidak sedikit yang bergelar guru besar atau doktor yang berakhlak islami (ustadz) menjadi panutan diberbagai perguruan tinggi dan pondok pesantren. Bukan hanya itu saja, sebagian dari mereka yang terlibat sebagai pejabat pemerintah cenderung memilih posisi sebagai pembuat aturan (legislatif) bukan sebagai pemimpin sehingga peranya tidak seratus persen efektif dalam mensejahterakan masyarakat Indonesia. Saya pikir bukan salah mereka memilih posisinya sendiri sesuai takdirnya. Tetapi ya bagaimana, apa tega menyerahkan negeri gemah ripah lohjinawi  ini ke para telur busuk.

Syarat yang kedua juga seharusnya sudah terpenuhi kenapa tidak, negera Indonesia sudah berumur tujuhpuluh dua tahun ditambah lagi kemajuan teknologi menciptakan segala hal semakin mudah dan cepat untuk dipelajari. Semua ini menjadi komponen pendukung terciptanya rakyat yang pintar dan sadar dalam memilih. Apa ya mau jatuh di lubang yang sama, apa tidak sakit jatuh terus ketimpa tangga pula.

Sebentar lagi negeri ini akan menyelenggarakan pesta demokrasi yang megah tepat pada 27 Juni 2018. Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) serentak yang diikuti oleh 171 daerah yang terbagi, 17 provinsi, 115 kabupaten, dan 39 kota. Kabar baiknya provinsi lampung juga turut berpartisipasi dalam PILKADA serentak tersebut, harapan saya semoga kesempatan ini tidak menjadi sia-sia guna terciptanya pemimpin yang adil mengayomi seluruh rakyat.

Pesan saya sebagai rakyat kepada para ustadz yang memiliki kapasitas dalam bidang mengelola negara jangan sungkan-sungkan untuk maju dalam PILKADA serentak 2018. Dan kepada rakyat yang memilih semoga lekas siuman dari cara pandang yang pragmatis memandang semua calon sama saja dan siapa yang money politice-nya besar yang dipilih. Good Lock PILKADA SERENTAK 2018.

Elvan Firmansyah (Relawan Metrouniv.ac.id dan pengurus B.S Cangkir Hijau 2 Metro)


Reactions: