Header Ads

test

Membincang Polemik Registrasi SIM Card Prabayar


Sudah hampir sepekan sejak ditetapkanya regulasi terkait sim card yang mewajibkan adanya validasi data pribadi. kebijakan progam registrasi ulang sim card ini menuai beragam respon mulai dari pro sampai yang kontra, baik itu dari pihak pedagang maupun dari pihak pelanggan, ada sebagian orang yang mendukunng dan tidak sedikit pula orang yang tidak setuju, keyakinan tersebut dipertebal dengan mencuat nya beberapa opini publik seputar kekhawatiran yang berseliweran pada media sosial dan pada situs berita online, banyak nya stigma negatif yang mengudara membuat sebagian orang bimbang, ragu dan ada juga yang akhirnya mengurungkan niat nya untuk registrasi ulang.

Kritik yang paling dominan dalam soroton publik yaitu soal privatisasi, pasalnya dengan diberlakukanya Peraturan Kemenkominfo No 21 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menkominfo No. 12 Tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi. Mengaharuskan bagi seluruh pemilik kartu prabayar di Indonesia memberikan data diri berupa Nomor Induk Kependudukan dan Nomor Induk Kartu Keluarga ke Perusahaan Provider masing-masing.

Tak dapat dinafikan ketakutan akan disalah gunakan nya databese yang bersifat pribadi tersebut. Mengingat belum adanya payung hukum yang jelas terlebih di era digital dimana databese sangat berharga dan dapat dijual-belikan untuk kepentingan tertentu seperti marketing atau bahkan politik. Sementatara itu, disisi lain Peraturan Menkominfo No 21 Tahun 2017 dinilai berlaku sepihak, dan terkesan berlaku sewenang-wenang bagi pedagang kartu perdana. Kebijakan tersebut dianggap akan berdampak besar terhadap penurunan omset penjualan yang membuat pedangang kartu perdana mengalami kerugian atau bahkan bisa mengalami gulung tikar.

Berbicara terkait Peraturan Menkominfo No 21 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menkominfo No. 12 Tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi, sangatlah perlu dilakaukan telaah secara universal dan mendalam,  jika kesimpulan dibuat berdasarkan telaah parsial maka enggle yang diambil tidak akan utuh dan respon yang diambil cenderung kontradiktif.

Menerjemahkan regulasi yang baru dirilis Menteri Komunikasi dan Informatika harus dengan kepala jernih, harus didudukan sejajar antara dampak positif dan dampak negatif nya, selain itu juga dilakukan verifikasi yang mendasar terhadap alasan mengapa dibuat peraturan tersebut (why  the rules are made) dan bagaimana pelaksanaanya (how the implementation of the rules), pembacaanya harus sampai pada dasar permukaan seperti yang dikatakan I.C Van der Vlies dalam bukunya Handboek Wetgeving yaitu “beginsel van duidelijke doelstelling” yang maksudnya setiap pembentukan peratutran perundangan harus diketahui tujuan dan manfaat yang jelas untuk apa peraturan dibuat.

Pelaksanaan progam kartu SIM Card Prabayar resmi berlaku sejak 31 Oktober 2017 sampai 28 Februari, jadi bagi anda yang belum melakukan registrasi kartu SIM, anda masih punya waktu kurang lebih 4 bulan ke depan, sementara bagi anda yang sampai batas deadline belum juga melakukan registrasi masih punya kesempatan tenggang waktu 15 hari, bila tetap bersikukuh tidak mau registrasi maka kartu SIM anda akan diblokir total sehingga anda tidak dapat menerima atau melakukan panggilan, kontak pesan, dll. Sementara untuk cara registrasi ulang kartu SIM terbilang cukup mudah proses pendaftaranya bisa melalui sms, online, atau datang langsung ke gerai operator. Dalam proses registrasi anda cukup mengirirm SMS ke 4444 sesuai dengan fotmat tertentu yang berisi Nomor Induk Kependudukan dan Nomor Kartu Keluarga yang resmi.

Sedangkan alasan dibalik penetapan peraturan Kemenkominfo No 21 Tahun 2017 ialah untuk mengurangi tindak kriminalitas kartu prabayar dengan kedok mama minta pulsa, dibuatya aturan ini pasti secara tidak langsung akan menekan angka kasus penipuan minta pulsa, selain itu akan mengurangi penyebaran berita hoax dan penyebaran isu sara. Bahwasannya akhir-akhir ini penyebaran hoax dan isu-isu berbau sara sangat membahayakan kesatuan NKRI terlebih juga tindak penipuan dengan modus sebagai anggota keluarga yang sedang dalam keadaan darurat yang kian meresahkan.

Penulis optimis dengan diberlakukanya peraturan secara tegas akan mampu mereduksi deras nya berita hoax dan ujaran-ujaran berbau sara serta mengantisipasi segala penipuan yang berkedok mama minta pulsa, papa minta saham, tolong transfer uang kerekening Z. Sebab Cross Check melalui data NIK dan NIKK akan membuat orang berpikir dua kali untuk melakukan tindak kejahatan tersebut, menjadikan seseorang tidak akan merasa sense of anonymity pada perbuatanya yang ia lakukan.

Di samping itu, adanya aturan ini secara tidak langsung akan menjadi solusi terhadap permasalahan penggunaan teknologi dan anak remaja, pasal nya mereka belum mempunyai KTP sehingga tidak bisa melakukan registrasi, regulasi ini akan sangat ampuh menjadi solusi terhadap permasalahan pengguanaan teknologi oleh anak-anak yang masih di bawah umur, bahwasanya pengguanaan teknologi canggih, dalam hal ini smartphone belum begitu urgent bagi mereka dan lebih banyak dampak negatif nya, semisal dengan leluasanya akses mereka terhadap teknologi mereka bisa dengan mudah melihat hal yang berbau fullgar dan juga dengan dimilikinya alat komunikasi bagi remaja yang baru puber mendorong mereka untuk pacaran, mengingat usia belia mereka adalah usia untuk sekolah dan belajar.

Terlepas dari itu semua registrasi ulang kartu SIM Prabayar akan menguntungkan provider, kaitannya ialah untuk membantu provider dalam menvalidasi data konsumen, sebab pelanggan tidak bisa seenak nya ganti kartu, beli baru. Jadi pemantauan terhadap konsumen lebih terkondisikan dan jumlah data konsumen yang di dapat akan valit.

Pembatasan persebaran kartu prabayar ini akan menjadi kabar gembira bagi khalayak ramai, hal ini menjadi langkah awal untuk mengejawantahkan keamanan nasional namun di sisi lain menjadi kabar duka yang nyata bagi pedagang kartu, dan karyawan/karyawati yang bekerja di galeri atau konter dan kios setempat.

Peraturan ini secara mutlak akan memiliki dampak negatif bagi geliat usaha dalam sektor perkartuan, secara rasional peraturan keluaran kemenkominfo akan menggerus usaha konter-konter kecil, sedangkan efek domino secara makro adalah menurunya jumlah omset penjualan yang didapat, lebih jauh lagi dampaknya adalah ancaman PHK masal oleh pengusaha provider atau pemangkasan gaji karyawan sebagai solusi untuk pemotongan atas biaya operasioanal.

Melesunya usaha kartu prabayar akan berimbas pula pada corporate social responsibility suatu perusahan, dana CSR yang dikeluarkan dalam bentuk seponsorship yang biasanya diberikan dalam kegiatan kemahasiswaan, acara amal, acara perayaan hari besar dan hari nasional dan juga untuk membantu UMKM  pada giliranya akan mengalami pemangkasan.

Menjadi sangat jelas, peraturan terkait SIM Card merupakan hal yang sangat krusial dan meluas. Seperti yang dijelaskan Suratmo “dampak adalah setiap perubahan yang terjadi dalam lingkungan akibat adanya aktifitas manusia” (Suratmo, 2004: 24 ). Maka pemerintah harus bisa menimbang dampak sosial-ekonominya. Kebijakan ini harus menjadi representasi Pemerintah atas keadilan dan keamanan bagi sosial seluruh indonesia.

Telebih lagi databese adalah hal yang sang sensintif sehingga kepercayaan masyarakat jangan sampai disalah gunakan, dan jangan sampai ada kelalaian dan celah untuk bagi para hacker, sehingga kita mengalami nasib sama dengan negara serumpun yang pada tahun 2014 mengalami kebocoran database dalam jumlah besar berisi data pribadi yang menurut keamanan-keamanan siber setempat sangat berpotensi untuk menciptakan aksi kriminal lanjutan, seperti membuat identitas palsu untuk membeli barang secara online. Namun akibat yang paling bahaya adalah “bukan lah dikomersilkan tapi menjadi alat bagi kekuasaan.”

Penulis: Elman Darmansyah