Header Ads

test

Kebijakan Kaum Penguasa


Pemerintah merupakan pemegang kendali negara ini, memiliki kekuasaan penuh dalam mengayun jalannya roda kenegaraan. Mereka dipercaya dan dipilih oleh rakyak supaya mereka memberikan sumbangsih yang positif untuk pembangunan negara. Namun, tidak sedikit dari mereka yang menafikkan amanah yang diberikan, bahkan tidak jarang keluar dari jalur tugas-tugasnya. Maka tidak heran jika banyak problem yang terjadi akibat ulah para pejabat pemerintahan di negara ini. Tentunya hal ini akan menjadi bumerang bagi meraka. Sebab, perilaku merekalah yang mengakibatkan tingkat kepercayaan masyarakat semakin anjlok terhadap kinerja pemerintah. Bahkan optimisme masyarakat yang terbangun saat mereka berorasi dahulu menjadi semakin pudar bahkan hilang.
Sungguh sangat miris ketika kita melihat sikap kekanak-kanakan para pejabat pemerintahan negara ini. Mereka hanya mengedepankan kepentingan segelintir orang yang mendukung mereka tanpa memperhatikan dampak ke masyarakat umum. Saya masih ingat ketika gubernur Jawa Tengah yang sangat kontra dengan masyarakat Rembang. Dimana gubernur tersebut tidak bisa mengerti dan peka terhadap penderitaan yang dialami oleh masyarakat Rembang yang bertarung melawan aktivitas pabrik semen. Meskipun berdalih banyak masyarakat di sana semakin makmur dengan adanya pabrik semen, dikarenakan mereka mempunyai pekerjaan baru di pabrik semen tersebut. Namun, menurut saya harus dilihat kembali bahwasannya berdirinya pabrik semen ini telah membunuh mata pencaharian mayoritas masyarakat Rembang. Dampak yang mereka alami yaitu beribu-ribu hektar sawah yang terhampar luas lenyap akibat konspirasi pemerintah dengan pihak pabrik semen.
Keadilan penguasa terhadap masyarakar saat ini memang sudah mengalami kemunduran. Janji yang diucapkan ketika berkampanye seolah tak pernah tertepati. Tentunya hal ini harus menjadi pelajaran bagi kita semua temasuk masyarakat Rembang Jawa Tengah dalam memilih pemimpin. Perlu diingat kembali bahwasannya semangat menggebu-gebu saat berkampanye dan semangat untuk memberikan sembako bukanlah menjadi tolak ukur seorang pemimpin yang patut dipilih. Sebab, jika kita melihat penderitaan masyarakat Rembang saat ini, meraka masih berjuang demi keberlangsungan hidup mereka dan generasi-generasi mereka selanjutnya.
Tidak hanya dirasakan oleh masyarakat Rembang saja. Ketidakberpihakan pemimpin pun dirasakan oleh masyarakat DKI Jakarta dan Bali. Ketika kita berbicara mengenai DKI Jakarta dan Bali tentu kita akan mengingat rencana reklamasi yang terjadi di sana. Sebab, tidak hanya orang intelek saja yang mengetahui dampak reklamasi, namun orang yang tidak berpendidikan pun tahu mengenai hal tersebut. Adanya reklamasi sangat merugikan bagi masyarakat Indonesia jika dibangun di negara seperti Indonesia. Hal tersebut jika terus dilakukan akan mengakibatkan hilangnya tempat kerja para nelayan yang menggantungkan hidup mereka dari hasil melaut. Oleh sebeb itu, perekonomian mereka akan terguncang jika laut berganti menjadi pulau-pulau hasil reklamasi.
Berkaitan dengan reklamasi yang saat ini digenjar-genjarkan oleh para gubernur, khususnya gubernur DKI Jakarta. Dengan alasan adanya reklamasi akan meningkatkan pendapatan daerah dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mungkin bagi segelintir orang yang memiliki kepentingan kelompok seperti gubernur dan para investor hal tersebut sangat benar, namun kembali lagi kepada masyarakat yang sebenarnya tidak menginginkan tempat bekerjanya dirusak.
Mereka saat ini menyadari bahwasannya reklamasi bukanlah solusi untuk mensejahterakan, tetapi hanya akan mensejahterakan pengusa saja. Adanya reklamasi sangat berdampak negatif bagi mereka. Dimana lautan sebagai mata pencaharian mereka akan disulap menjadi pulau-pulau baru yang pada akhirnya akan merusak laut mereka. Selain itu, adanya reklamasi akan semakin mengintimidasi para masyarakat yang bekerja sebagi nelayan, dimana mereka tidak akan memiliki keleluasaan untuk mencari ikan. Sebab, seperti yang sudah terjadi bahwa pihak-pihak yang memiliki pulau reklamasi tidak akan hanya diam saja jika wilayahnya didekati oleh nelayan.
Kemudian, sama halnya dengan kasus yang terjadi di DKI Jakarta. Reklamsi pun telah merambah wilayah Bali. Tentu hal ini mendapat respon keras oleh masyarakat Bali. Sebab, mereka sudah tahu bagaimana dampak yang akan ditimbulkan dari hasil reklamasi tersebut. Hal ini terjadi dikarenakan di Bali sudah pernah terjadi reklamasi yang dilakukan pada saat pemerintahan Soeharto dan pulau hasil reklamasi tersebut tidaklah memberikan manfaat sama sekali kepada masyarakat. Selian itu, kegiatan adat istiadat di Bali sangat membutuhkan  peran laut sebagai perantaranya. Bagaimana jika laut tersebut hilang? Tentunya hal ini akan melunturkan budaya adat Bali. Disamping itu juga banyak masyarakat Bali yang menggantungkan hidupnya dari hasil laut. Sehingga tidak mengherankan jika kita melihat aksi yang dilakukan oleh masyarakat Bali untuk menolak reklamasi.
Tentunya peran pemerintah menjadi sangat vital dalam membangun suatu daerah. Keputusan para pemangku mandat dari masyarakat inilah yang memiliki keputusan mengingat. Mungkin saat ini kita sedang mengalami krisis pemimpin yang adil. Sebab, jarang kita dapat menemukan pemimpin yang secara totalitas ingin membangun bangsa ini untuk maju. Adanya rapor kinerja para pemimpin tersebut dapat dijadikan koreksi bagi masyarakat untuk lebih cerdas dalam memilih peminpin selanjutnya. Masyarakat harus secara selektif dalam memilih pemimpin supaya nantinya pemimpin yang terpilih benar-benar dapat mewujudkan cita-cita bangsa ini.
 Selain itu, pejabat negara sebagai pemangku kebijakan di negara ini pun harus merubah pola berfikirnya. Tidak hanya mementingkan kepentingan pribadi saja, namun kepentingan masyarakat umumlah yang harus menjadi prioritas. Harusnya mereka dapat belajar dari negara Jepang yang pejabat pemerintahannya benar-benar mengabdi kepada negaranya. Sehingga kita dapat melihat negara Jepang memiliki pemimpin-pemimpin yang bijak dan mampu membawa negaranya maju. Tentunya hal ini sangatlah bagus jika pejabat di negara kita memiliki kesadaran untuk membangun negara ini. Maka tidak akan ada lagi penderitaan yang dialami oleh masyarakat seperti masyarakat di Rembang, DKI Jakarta dan Bali. Oleh sebab itu, peran pemimpin harusnya dipositifkan dan diarahkan untuk berpihak kepada kepentingan masyarakat dan untuk pembangunan negara.


Mustika Edi Santosa (Pegiat KSEI Filantropi)