Header Ads

test

Guncangan Perekonomian Indonesia


Kegitan ekonomi merupakan kegiatan yang sangat penting dalam menggerakkan roda pembangunan negara. Tidak dapat dipungkiri bahwasannya kegiatan ekonomi, khususnya kegiatan ekonomi yang sifatnya makro memiliki dampak yang signifikan bagi perkembangan suatu negara. Oleh sebab itu, penyetir kebijakan di negara ini harus memiliki kekuatan berfikir yang besar dan keterbukaan terhadap perkembangan ekonomi dunia. Sehingga tidak akan ada tindakan ceroboh dalam mengambil kebijakan. Namun, ketika kita melihat keadaan perekonomian Indonesia saat ini, tentunya sangat mengkhawatirkan. Selain semakin progresifnya pemerintah melakukan utang ke luar negeri, konflik investor dengan pemerintah pun menambah rumit keadaan perekonomian Indonesia. Dimana seharusnya ada reflek cepat dan cerdas dalam mengatasi guncangan-guncangan seperti ini.
Seperti yang kita ketahui saat ini bahwasannya negara kita membutuhkan infrastruktur yang memadai untuk memfasilitasi masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonominya. Tidak hanya itu, dengan adanya infrastruktur yang baik dan memadai akan mempermudah alur pemerataan ekonomi di negara ini. Sehingga dapat mengurangi gap ketimpangan perekonomian yang dialami oleh masyarakat Indonesia. Namun, ambisius ini terkadang akan menjadi bumerang bagi masa depan generasi bangsa ini. Setiap pembangunan infrastruktur tanpa disadari membutuhkan asupan dana yang sangat besar, sehingga menuntut pemangku kebijakan untuk dapat memberikan modal yang besar, hasilnya pemerintah melakukan peminjaman dana ke luar negeri. Seperti yang kita ketahui, tradisi berutang ini terus berjalan seiring bergantinya kepala negara. Sayangnya hal tidak diimbangi dengan peningkatan produktifitas ekonomi dalam negeri. Jika hal ini terus membudaya, maka akan semakin memperlemah perekonomian Indonesia.
Saat ini beberapa problems makro di Indonesia semakin mencuat di kalangan masyarakat. Salah satunya, perseteruan antara PT. Freeport Indonesia dengan pemerintah Indonesia yang seolah tidak menemukan titik temu. Tentu hal tersebut sangat merugikan masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Papua yang terkana imbasnya secara langsung. Tidak kunjung rampungnya perseteruan ini mengakibatkan banyak pekerja PT. Freeport Indonesia yang mayoritas orang pribumi Papua di rumahkan, sehingga berimbas pada perekonomian masyarakat Papua yang menjadi lumpuh. Tentunya, perlu ketegasan dari pemeritah Indonesia dalam mengatasi masalah tersebut. Tidak hanya dibiarkan mangkir seperti saat ini. Meskipun tindakan pemerintah Indonesia untuk merubah izin PT. Freeport Indonesia untuk menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) merupakan tindakan preventif dan baik bagi keberlangsungnya kesejahteraan masyarakat Indonesia. Namun, pemerintah juga harus bertanggung jawab dan mengambil ketegasan dalam memutuskan masalah ini supaya tidah menambah banyaknya masyarakat Indonesia yang dirugikan.
Selain itu, tentu kita masih merasakan permasalahan tentang melemahnya nilai tukar mata uang negara ini. Tentu kita tahu bahwasannya nilai tukar rupiah dengan dollar Amerika (USD) hampir menembus angaka Rp. 14.000. Dilain hal seperti yang kita ketahui, peningkatan kebutuhan masyarakat dari tahun ke tahun semakin signifikan dan hal tersebut tidak diimbangi dengan tingkat produktifitas dalam negeri sehingga mendorong pemerintah harus mengeluarkan banyak biaya untuk impor dan subsidi. Tidak hanya itu saja, anjeloknya nilai tukar rupiah mengakibatkan orang asing dengan mudah membangun dan membeli aset-aset di negara ini. Tentunya menjadi sangat mengkhawatirkan jika kondisi ini terus berlangsung. Sebab akan berakibat pada semakin banyaknya kepemilikan aset orang asing di negara ini yang akan berimbas pada penguasaan negara oleh orang asing.
Problematika ekonomi di negara ini tentunya menjadi tanggung jawab seluruh masyarakat Indonesia, khususnya pemerintah selaku pemangku kebijakan. Sebenarnya untuk saat ini niatan pemerintah dalam membangun perekonomian yang lebih maju sudah terlihat. Melalui proyek-proyek pemerintah seperti pembangunan fasilitas transportasi masal dan melalui peningkatkan nilai investasi. Namun, hal ini juga harus menjadi koreksi pemerintah bahwasannya kegiatan tersebut memerlukan dana yang tidak sedikit dan memiliki risiko yang besar. Dimana memaksakan pemerintah untuk berutang ke luar negeri tentunya akan berimbas pada semakin bertambahnya nilai utang negara dan dapat mempersendat roda perekonomian Indonesia.
Kondisi ekonomi yang saat ini masih down semakin diperkeruh dengan banyaknya angaran negara yang terbuang sia-sia. Beberapa kasus korupsi mengakibatkan hilangnya kas negara yang seharusnya digunakan untuk pembangunan. Selain itu, agenda-agenda tidak urgent yang sering dilakukan oleh pejabat negara pun terkadang hanya menghambur-hamburkan uang negara. Seperti yang kita dengar rencana DPR RI yang ingin melakukan agenda studi banding ke Jerman dan Meksiko dengan dalih untuk membicarakan proses pilkada di negara tersebut. Tentunya hal ini menjadi buah bibir dikalangan para intelektual, sebab melihat iklim ekonomi di Indonesia yang sedang tidak baik dan minim anggaran. Seharusnya para wakil rakyat yang duduk di kursi parlemen lebih tahu kondisi perekonomian negara ini dengan menghemat pengeluaran negara dan melaksanakan agenda-agenda yang lebih urgent dalam mendukung kesejahteraan masyarakat.
Permasalahan makro di bidang ekonomi tentunya perlu ditindak lanjuti dengan tindakan real dan masuk akal. Di era reformasi seperti saat ini harusnya mampu dijadikan momentum untuk membangun perekonomian bangsa. Tidak hanya saja mengatur masyarakat, namun perlu juga mengatur pembangunan negara dengan bijak dan baik. Pemerintah pun dalam mengambil kebijakan harus melihat melalui sudut pandang yang luas, sehingga tidak akan ada yang dirugikan.
Tentunya, seluruh masyarakat Indonesia akan mendukung pembangunan yang dilakukan oleh permerintah saat ini. Melalui pembanguan sarana dan prasarana transportasi seperti jalan tol maupun kereta cepat yang diharapkan akan mempermudah aktifitas masyarakat, khusunya aktifitas ekonomi yang nantinya dapat meningkatan perekonomian negara. Selain itu, pemerintah pun harus bijak dalam menggunakan kekuasaannya, dimana harus melakukan kegiatan pembangunan yang baik sehingga akan memiliki feedback bagi kesejahteraan masyarakat luas.


Mustika Edi Santoso (pegiat KSEI Fialntropi)