Header Ads

test

Idealisme Politik Perkaya Diri


Pergulatan politik yang terjadi saat ini memang sangat terasa hangat di telinga kita. Seolah panggung negara terasa kurang, apabila tidak ada lakon dari para pelaku politik, khususnya peran dari para pelaku partai politik. Tentunya, hal ini menjadi fundamental jika dipadukan dengan permasalahan-permasalahan yang terjadi di negara ini. Tidak sedikit polemik yang terjadi di dalamnya akibat sikap idealis politik yang mengedepankan kepentingan partai politik tertentu. Dimana dapat dikrucutkan, bertujuan mencari kekuasaan individual untuk memperkaya diri di negara ini.
Tentu kita tahu, kodrat manusia adalah ingin berkuasa dan memiliki segalanya. Namun, jika nafsu tersebut tidak dapat dikontrol secara bijak, maka akan berdampak kepada hal-hal yang merugikan negara dan warganya. Salah satunya untuk mendapatkan kekuasaan ataupun jabatan sering terlihat banyak orang yang melakukan tindakan curang, seperti menyogok dengan iming-iming hingga melakukan praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), bahkan hingga mengerahkan masa kejalan hanya demi mendapatkan kekuasaan. Hal ini menjadi sangat miris jika kita lihat dari janji-janji meraka saat berkampanye atau berorasi di atas panggung. Seolah seperti seorang penyair yang bijaksana, namun semua yang dibicarakan hanyalah omong kosong belaka.
Seperti yang terlihat saat ini, hampir tidak ada celah bagi kita untuk melihat pejabat negara yang benar-benar bersih dari perbuatan KKN.  Mulai dari level menteri negara hingga level kepala kampung pun sudah terkontiminasi dengan praktik-praktik KKN tersebut, bahkan sudah dijadikan budaya untuk memperkaya diri. Tentu kita masih ingat dengan kasus korupsi pada megaproyek hambalan yang menciduk salah satu menteri negara dan pejabat negara lainnya, beberapa tahun lalu. Hingga saat ini pun, kasus tersebut masih belum terselesaikan dan semakin banyak pejabat negara yang terindikasi ikut andil di dalam megaproyek tersebut. Kemudian, kasus korupsi yang menjerat beberapa pemimpin daerah dan baru-baru ini yaitu dugaan kasus korupsi yang menciduk hakim Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai fungsi yudikatif tertinggi di negara ini.
Melihat fenomena tersebut tentu membuat kita geram dengan tabiat para pejabat di negara ini. Sungguh mengecewakan jika kita melihat pejabat negara yang selalu mendeklarasikan ingin memajukan negara. Sudah tentu, partai politik pun juga mempunyai tanggung jawab penuh terhadap kader-kadernya yang diusulkan menjabat sebagai bagian dari pemerintah. Tidak hanya membuka tangan, ketika mendapatkan kekuasaan kemudian berdiam diri dan seolah menutup mata ketika kadernya yang sedang berkuasa menjadi pejabat negara tersangkut kasus. Hal inilah yang sesungguhnya menjadi peran penting dari partai politik dalam mengawasi jalannya pemerintahan dan memajukan pembangunan negara. Bukan malah mencari kepentingan politik dibalik keberadaan para pejabat negara yang memiliki kekuasaan.
Adanya pemilihan kepala daerah (PILKADA) serentak pada tahun ini dijadikan peluang besar bagi partai politik untuk menempatkan wakilnya di setiap daerah sentral. Masing-masing partai mengusung calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah untuk dapat meduduki tahta tertinggi di daerahnya. Tentu, meraka menggemakan hati masyarakat dengan iming-iming yang sangat besar supaya dapat terpilih. Namun, seperti yang dapat kita lihat, tidak sedikit kepala daerah yang ketika berkampanye bersuara lantang dan menjadi silent reader ketika telah memangku jabatan. Alih-alih meraka malah mengenyangkan isi dompet dan perut mereka saja.
Seperti PILKADA di DKI Jakarta yang saat ini sedang menjadi sorotan publik. Terutama melihat cagub petahana DKI Jakarta tahun ini yang sedang terjerat isu pendustaan ayat suci Al-Qur’an. Seolah tidak ada ujungnya dalam penyelesaian kasus ini. Kasus yang membuat publik gaduh ini, tidak sedikit dimanfaatkan oleh lawan bertarungnya dalam PILKADA di DKI Jakarta untuk menjegal laju cagub petahana tersebut. Selain itu juga, kita melihat banyaknya aksi yang dilakukan untuk mengutuk cagub petahana saat ini dipandang syarat dengan kepentingan politik. Ada yang beranggapan hal ini dilakukan tidak hanya untuk membela harga diri agama namun menjadi salah satu siasat yang dilakukan beberapa partai politik dalam memuluskan jalan cagub yang diusungnya menjadi gubernur DKI Jakarta. Fenomena yang terjadi ini tidak lain dilakukan untuk kepentingan individual partai politik tertentu yang ingin mengelabui dan mengambil hak-hak dari masyarakat.
Kepentingan politik seharusnya tidak perlu dijadikan sebagai landasan dalam menjalankan amanah kenegaraan. Kepentingan bersamalah yang seharusnya diutamakan dan didahulukan. Menciptakan iklim yang kondusif di dalam masyarakat dan memakmurkannya seharusnya menjadi tugas pokok seorang pemimpin. Kita dapat bercermin kepada negara-negara maju yang telah mampu membebaskan negaranya dari tindakan idealis. Seperti negara Jepang yang mampu mengedepankan kepentingan bersama dengan memprioritaskan pembangunan negaranya supaya terus maju. Bahkan, masyarakatnya pun sadar terhadap tanggung jawabnya dan rela bunuh diri (harakiri dalam istilah orang jepang) apabila ia gagal dan menyeleweng dari tanggung jawabnya.
Mungkin gambaran ini dapat dijadikan contoh untuk pemimpin bangsa ini supaya lebih membuka hati nuraninya dalam melaksanakan tanggung jawab kenegaraannya. Sehingga jabatan tidak hanya seolah-olah untuk memperkaya diri ataupun untuk kepentingan golongan tertentu, namun juga mampu memberikan sumbangsih bagi negara dan warganya.
Tentu bukan hal yang mudah untuk menghilangkan secara total tindakan KKN pada pemangku jabatan di negara ini. Sebab, praktik KKN ini telah mengakar dan seolah telah menjadi tren budaya dikalangan pejabat negara. Namun, saya yakin jika mereka mampu sadar untuk membangun negara dan diikuti dengan regulasi tegas, bukan hal yang tidak mungkin untuk menghilangkan budaya KKN di negara ini. Selain itu, menghilangkan sikap individualisme perlu dilakukan supaya tidak ada niatan untuk menguntungkan diri sendiri. Kemudian, peran partai politik sebagai penyokong kontestas calon pemimpin bangsa haruslah lebih fair dan mengedepankan kepentingan masyarakat umum.

Mustika Edi Santosa (Pegiat KSEI Filantropi)