Header Ads

test

Rindu Tangisan Sang Koruptor


Koruptor adalah seseorang yang melakukan  tindakan  yang secara tidak wajar dan tidak legal dengan menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka, demi mendapatkan keuntungan sepihak. Rentetan koruptor sendiri sudah sangat menjamur dan bahkan membudaya di Indonesia, dimana beberapa tahun ini kegiatan korupsi banyak dilakukan oleh beberapa orang yang tergolongkan elit dalam kastanya. Ibarat pepatah mengatakan mati satu tumbuh seribu. Hal ini sudah menjadi salah satu problem yang sangat kritis dan akut serta menghawatirkan di kehidupan di negara Indonesia.
Golongan koruptor-koruptor ini memang selalu erat kaitannya dengan golongan  orang-orang elit, bukan orang orang sulit seperti : pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak-pihak lain  yang terlibat di dalamnya. Di Indonesia sendiri bukan berarti langkah kejahatan koruptor itu dibiarkan, melainkan negara pula memberikan langkah pemberantasan lewat pembentukan sebuah lembaga yang mulai didirikan pada tahun 2003 silam, yang memang sudah tidak asing ditelinga masyarakat yakni Komisi Pemberantasan Korupsi atau yang sering dikenal masyarakat dengan sebutan KPK.
KPK sendiri adalah  lembaga negara yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Lembaga KPK ini bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, KPK berpedoman kepada lima asas, yaitu: kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, dan proporsionalitas. Dari kelima asas tersebut diharapkan dialektika dengan aplikasinya sehingga hasilnya dapat efektif dan efesien dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.
Dari pembentukan lembaga pemberantasan korupsi ini bukan berarti tanpa hasil atau hanya sebuah lembaga abal-abal. Periode satu tahun ini yakni 2016 setidaknya KPK telah berprestasi dalam hal pemberantasan korupsi, seperti data yang di sampaikan Indonesia Corruption Watch (ICW) berkaitan dengan prestasi KPK, setidaknya ada 11 prestasi di tahun 2016 dalam lembaga ini  yakni mulai dari keberhasilan pada tingkat penuntutan mencapai 100 persen, selain itu juga KPK berhasil menjerat tiga menteri aktif di era pemerintahan SBY, KPK juga berhasil menjerat penegak hukum aktif, seperti perwira polisi dalam kasus simulator SIM, Ketua MK dalam kasus dugaan suap penyelenggaraan pilkada, dan hakim adhoc Tipikor. KPK juga menjerat pimpinan partai politik aktif. KPK juga sebagai pelopor aktif dalam operasi tangkap tangan (OTT) terhadap pelaku korupsi, dan dalam hal penyelamatan kerugian negara yang fantastis. Tercatat sejak mulai beroperasi tahun 2004 hingga kini KPK mengklaim telah menyelamatkan uang negara sebesar Rp. 249 triliun serta juga beberapa prestasi-prestasi lainnya.
Beberapa prestasi tersebuat KPK sudah tentu menjadi tumpuan masyarakat sebagai lembaga yang sangat dipercaya masyarakat untuk pemberantasan korupsi yang sudah tentu sesuai dengan namanya yakni “pemberantasan”. Tapi lagi-lagi koruptor dianalogikan sebagai penyakit yang kronis dan akut sehingga sulit sekali untuk disembuhkan. Sehingga  saat ini masyarakat semakin jenuh dengan anomali-anomali koruptor. Terlebih senyum manis yang ditunjukanya seolah-olah menandakan tanpa salah dan dosa dalam dirinya. Entah apa yang salah dengan negeri ini, apakah dari segi eksekusi pemberantasan, atau dari segi eksekusi hukum yang kurang efektif dan efesien sehingga masih ada senyum dimulut busuknya.
Kata-kata elakan yang seolah mengatakan bahwa dirinya tidak bersalah diawak media menandakan memang belum terlalu kejam eksekusi hukum di Indonesia ini, seharusnya hukum untuk seorang koruptor selain di bui adalah hukum potong tangan dimana hal ini selaras apa yang di syariatkan dalam agama  Islam  sehingga akan menimbulkan efek jera bagi pelakunya dan  ketika keluar ada bekas luka yang tertera atau menjadi sebuah ukuran bahwa hukum bagi seseorang koruptor memang mengerikan. Selain itu sanksi denda yang di peruntukan kepada koruptor harusnya sesuai dengan kerugian yang dialami negara atau bahkan dua kalilipatnya sehinggga mampu memiskinkan koruptor dan lagi-lagi itu bukan bermaksut melanggar hak asasi manusia. justru hal ini untuk memanusiakan manusia yang mulai bertingkah seperti binatang rakus, sehinggga manusia yang mulai bertingkah seperti binatang rakus perlahan mulai takut untuk terjerumus dalam bingkai lingkaran korupsi dan setidaknya orang yang mau mencoba-coba atau bereksperimen untuk korupsi dapat berfikir tidak hanya dua kali tapi ratusan kali.
Kasus-kasus yang terjadi sekarang mmbuat masyarakat geram dengan mulut manis yang terlihat manis padahal sudah menggunakan rompi orange dalam tubuhnya, tapi seolah tak punya malu, melambaikan  tangan dan menampakkan senyum manis di mulutnya. Seolah seorang artis yang sedang bertemu dengan para fansnya.
Dari kesemua itu sebetulnya masyarakat mulai rindu dengan tangisan para koruptor, tangisan yang menampakkkan penyesalan atas perbuatanya, tangisan yang menumbuhkan tekat janji untuk tidak mengulanginya. Dan semua itu sudah tentu kembali kepada penegakan hukum yang kuat dan tegas dalam penanganan kasus korupsi di Indonesia. Kekuatan hukum yang kuat dan tegas tersebut diharapkan memberikan efek jera nantinya baik itu dari koruptor maupun calon koruptor.
Menurut saya kurangnya kesejahteraan masyarakat di Indonesia, bukan diukur banyaknya penduduk di Indonesia dan bukan juga karena luasnya wilayah di indonesia. Akan tetapi kesemua itu adalah akibat dari criminal korupsi yang merajalela di negeri ini. Dari korupsi ini budget yang seharusnya diperuntukan untuk kesejahteraan rakyat dimodifikasi menjadi kesejahteraan pribadi. Oleh karena itu pemberantasan korupsi memang harus menjadi langkah prioritas pemerintah dalam mengatasinya 


Muid Sidik (Mahasiswa IAIN Metro)