Header Ads

test

Lawan Terus Reklamasi!


Bungin disebut sebagai pulau terpadat di dunia, pulau yang dihuni oleh 3.120 jiwa (orang Bajo) dengan luas pulau tersebut hanya 12 hektare. Muhammad Saleh (pencari karang mati) mengatakan bahwa dahulunya pulau Bungin ini adalah sebuah pulau yang kecil, ukurannya hanya ½ dari Bungin saat ini. Masyarakat Bungin melakukan reklamasi secara bertahap untuk membangun rumah mereka dengan menggunakan karang yang sudah mati. Mereka enggan menggunakan karang yang masih hidup meskipun banyak disekitar perkampungan mereka. Orang Bajo membutuhkan waktu lebih dari 200 tahun untuk mereklamasi pulau Bungin dari luas 3 Ha menjadi  12 Ha.

Tidak ada investor yang mempunyai kesabaran seperti orang Bajo, terutama saat ingin mereklamasi  700 hektare, menggunakan 23 juta meter kubik pasir laut seperti yang sedang terjadi di Teluk Benoa, Bali. Dengan luas 1.400 Ha dilihat dari Tanjung Benoa, harus menghadapi rencana investor untuk melakukan reklamasi seluas 700 Ha. Sebelumnya juga sudah dibangun jalan tol yang melintasi Teluk Benoa pada Desember 2011 lalu, saat itu Teluk Benoa masih merupakan kawasan konservasi (Perpres 2011). Setahun kemudian pada September – Desember 2012 investor properti dari PT TWBI mulai menjajaki proyek reklamasi, hingga dua tahun kemudian pada bulan Mei 2014 Teluk Benoa berubah status menjadi kawasan “Budidaya”. Saat ini PT TWBI tengah mengajukan proses AMDAL.

Desa Tenganan Pengringsingan, Karangasem adalah salah satu desa yang masih kental dengan adatnya merupakan salah satu desa wisata yang memiliki saham di JED yang dikelola oleh Gede Astana Jaya. Menurut Gede dalam Industri Pariwisata ini terdapat mata rantai yang hilang yaitu pengelola wisata, Gede mengatakan bahwa seharusnya pariwisata itu dikelola oleh masyarakat lokal sehingga dapat mengurangi dampak negatif bagi lingkungan dan masyarakat sekitar wilayah pariwisata. Sekarang ini pariwisata banyak dikuasai oleh Investor karena industri, pariwisata sudah terlanjur salah memilih konsep sejak awal sehingga sulit untuk dibenahi.

I Nyoman Sugita, seorang pengusaha wisata laut mengatakan juli – desember  ini memasuki musim turis lokal, tapi 5 tahun terakhir ini kualitas pariwisata cenderung turun dan kualitas turisnya tak sebagus 15 tahun yang lalu. Menurut Nyoman salah satu penyebabnya terutama pada persaingan harga, karena hotel di Bali sudah semakin menjamur hingga terjadi perang tarif sehingga wisatawan yang datang itu sudah kalangan menengah kebawah, pendapatannya pun hanya cukup untuk mengcover gaji karyawan saja, sehingga jika terjadi kerusakan pada fasilitas pihaknya harus berfikir ulang untuk memperbaiki kerusakan tersebut ini karena investasi gila-gilaan. Dan di tempat Nyoman inilah menjadi tempat awal gerakan tanggal 2 Agustus 2013 mengadakan demo besar-besaran yang melibatkan seluruh warga pesisir yang membawa pesan moral yaitu “Menolak Reklamasi.”

Wayan Suardana dari Forum Rakyat Bali keluar dari musyawarah yang diadakan PT TWBI dan mengatakan jika prosesnya ini taat hukum, taat prinsip, dan taat asas mereka akan datang. Dalam musyawarah tersebut perwakilan masyarakat Bali mengatakan bahwa ”Bali ini tanpa para Investor tetap maju, karena Bali ini masih menjunjung tinggi adat Bali. Karena yang disenangi para wisatawan adalah adat, bukan gedung pencakar langit. Seharusnya pemerintah Provinsi Bali itu yang dipertahankan adatnya. Bukan gedung yang diberdirikan!”

Contohnya adalah desa Tenganan salah satu desa yang tetap mempertahankan adatnya, desa ini dikunjungi oleh 46.000 turis/tahunnya. Meski memiliki pengunjung sebanyak itu tetapi peghasilan utama tetap dari Pertanian & Perkebunan. 917 ha tanah yang ada di Tenganan tidak bisa dijual karena ini merupakan tanah milik bersama. Menurut mereka pariwisata yang ada itu adalah sebuah bonus, tetapi adat itu harus tetap dijunjung tinggi dan mereka masih melaksanakan upacara adat mereka. Rata-rata turis yang berkunjung ke Tenganan ingin melihat seperti apa kehidupan di desa, karena mereka sudah jenuh dengan keadaan di kota.

Masyarakat Bali, terutama Tanjung Benoa tetap menolak rencana reklamasi tersebut karena menimbulkan dampak sosial dan budaya. Dari segi budaya karena air laut merupakan salah satu hal yang disucikan bagi masyarakat Hindu, kemudian dari segi sosial juga jika benar terjadi reklamasi tersebut akan terjadi banjir rob yang justru akan menenggelamkan tanjung itu sendiri, seperti yang sudah terjadi reklamasi di Serangan yang mengakibatkan banjir hingga ke Jimbaran. Para nelayan juga terancam akan kehilangan mata pencaharian mereka jika reklamasi itu dilakukan, karena mereka tidak memiliki tempat untuk melaut.

Penolakan ini juga terjadi di Lombok Timur, karena rencana reklamasi ini akan mengambil pasir pantai dari Lombok Timur. Masyarakat Lombok Timur tidak setuju karena 99% dari mereka adalah nelayan sehingga jika terjadi pengambilan pasir pantai secara besar-besaran mereka akan kehilangan tempat memancing mereka (Fishing Ground), di tempat-tempat yang dangkal itulah ikan berkembang biak.

Jika benar reklamasi ini terjadi kemungkinan besar masyarakat Bali, para nelayan yang biasa melaut di wilayah Tanjung Benoa ini akan diusir karena dianggap mengganggu wilayah para investor, sehingga para nelayan tidak punya lagi tempat untuk mencari ikan untuk kehidupan mereka. Warga Bali akan diusir ketika mencari nafkah di wilayahnya sendiri, Tragis! Hingga saat ini warga Bali masih terus berjuang melakukan penolakan dari rencana reklamasi ini. Berperang melawan para investor busuk dan melawan Pemerintah sendiri yang sedang merencanakan kehancuran wilayah Bali Selatan, terutama Tanjung Benoa.


Penulis: Luluk Ayuningtias (Mahasiswi IAIN Metro)