Header Ads

test

Dua Harga BBM, Dua Kali Sengsara


Oleh : RianOktavianto
Peneliti Adzkiya Centre

Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak(BBM), seolah telah menjadi ikon pemerintahan SBY. Lagi dan lagi, masyarakatdibuat gelisah oleh kebijakan yang salahkaprah. Menurut rencana, BBM akan dijual dengan dua harga. Pertama, sehargaRp 4.500,- untuk motor dan angkutan umum. Kedua, seharga Rp 6.500,- untuk mobilpribadi (berplat hitam). Dalam rencana kebijakan dua harga ini, terdapat banyaksekali kelemahan. Baik  dari segikeputusan, pendekatan, atau pun sosialisainya. Penghematan yang direncanakansungguh tidak sepadan dengan kekacauan yang mungkin terjadi. Sebaliknya,masyarakat justru akan dua kali sengsara.
Berpotensi Gejolak
Apabila BBM ditetapkan dengan duaharga, masyarakat tentu beralih menggunakan motor. Akibatnya, akan terjadipeningkatan jumlah pengguna motor. Dapat dibayangkan betapa sesak dan semrawut-nya berlalu lintas. Selain itu,pemerintah seperti menutup mata atas praktik penimbunan dan mafia BBM. Selisihharga tersebut sangat naif untuk dinafikan. Melihat peluang ini, pemilik mobilangkutan umum tentu berlomba menimbun BBM untuk dijual kembali. Disisi lain,apakah pemilik mobil pribadi akan mematuhi kebijakan ini tanpa syarat? Semogapemerintah tidak lupa bahwa wibawa hukum apalagi kebijakan belum dapatmengalahkan logika ekonomi. Ditambah lagi, beberapa petugas SPBU memilihmelayani para penimbun saat malam dan tutup pagi harinya. Rasanya tidak perludibentuk tim investigasi khusus untuk tahu fenomena ini. Dari sini, dapatdikatakan kebijakan dua harga tidaklah bijak.
Meski kenaikan harga BBM selaluberdalih “menghemat anggaran”, faktanya akan kontradiktif dengan budaya hedonispejabat pemerintah. Melihat gaya hidup glamor pejabat, sangat wajar masyarakatmerasa “cemburu”. Tentu akan berbeda, apabila upaya berhemat dimulai dari parapejabat. Seperti keberhasilan Khalifah Umarbin Abdul Azis membangun perekonomian. Saat itu, bukan kebijakan menaikanpajak  atau harga kebutuhan pokok yangditempuh. Umar justru mengambil harta pribadinya untuk kas negara. Selain jugahidup berhemat dimulai dari diri dan keluarganya. Pendekatan “keadilan sosial” macamini bukan sebuah kebijakan, tapi keteladanan. Sehingga, rakyat tidak dipaksaberhemat, tapi diajak berhemat. Melihat ketimpangan sosial ekonomi pejabat dan masyarakatsejauh ini, wajar terjadi gejolak bila BBM dinaikan.
Selain gejolak yang mungkinterjadi diatas,  saat ini sebenarnya pemerintahtelah menciptakan gejolak. Isu rencana kenaikan BBM ini seakan dibiarkanberlarut setengah hati. Akibatnya, antrean dan penimbunan BBM semakin ramai.Selain itu, masyarakat dibiarkan gelisah karena simpang-siur kebijakan yangtidak tegas. Semoga ini bukan pengalihan isu “kejutan” rencana besar lainya.
Rakyat Berhemat,Pejabat Khianat
 Dengan mencabut subsidi premium untuk mobilpribadi ini, pemerintah mengklaim akan menghemat 30 Triliun dari APBN. Meski disatusisi, menaikan harga jual cukup sulit dirasionalisasikan sebagai upaya“berhemat”. Sebab kenailkan harga akan identik dengan kata “boros”. Sedangkandisisi lain, pemerintah mengambil langkah tersebut untuk menyehatkanperekonomian dan pembangunan infrastruktur. Namun muncul pertanyaan, apakahupaya berhemat ini akan bernilai kebermanfaatan bagi rakyat?
Jawabanya bisa dilihat daripelayanan publik  dan pembangunaninfrastruktur selama ini. Apabila tidak ada perubahan mendasar dari segipelayanan publik, bisa ditebak kemana dana hasil penghematan itu berujung. Tapijelas bukan untuk para miskin sakit dan gelandangan yang berserakan dipenjuruIndonesia. Sebab Undang-undang tak tertulis (baca: realita) menyatakan orangmiskin dan anak-anak terlantar “ditelantarkan” negara.
Setali tiga uang, pembangunaninfrastruktur seperti jalan dan akses transportasi tidak kalah buruk. Terdapatbanyak sekali potret kondisi jalan yang bahkan sulit digambarkan. Padahalkabinet ini telah menjabat hampir 2 periode penuh. Tapi pembangunan yangdicapai seolah berupa puing-puing kegagalan. Dan diujung masa jabatannya kini,pemerintah hendak menaikan harga BBM dengan dalih pembangunan, lagi.
Bukan rahasia bila beban terbesarAPBN justru akibat birokrasi yang  gemuk.Kondisi birokrasi gemuk yang tidak sehat ini justru lebih dulu harus berhematuntuk menyehatkan ekonomi negara. Jangan sampai, rakyat sengsara dipaksaberhemat harus dua kali sengsara karena pejabatnya khianat.
Berhemat APBN
Melegitimasi kebijakan seperti apapunakan sulit diterima tanpa dirasakan kebermanfaatannya oleh masyarakat. Apalagidengan sajian sederet kegagalan mengelola negara selama ini. Ditengah aparatpenegak hukum yang saling tembak, amanat 20% APBN untuk pendidikan justru jadiluka baru masyarakat. Dunnia pendidikan yang masih terpuruk tetap saja dikomersialisasikan.Nurani rakyat tidak habis pikir, bagaimana Ujian Nasional (UN) telah gagal,sedang jalur dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) malah jadi buku liar.Sementara harga kebutuhan pokok masih tinggi melambung. Dan kini, harga BBMakan dinaikan.
Krisis ini adalah dampakketamakan manusia, terutama dalam sistem birokrasi. Sehingga apabila munculwacana berhemat APBN, maka hal penting yang pelu dilakukan adalah memangkasbirokrasi. Sebab yang terjadi adalah, lebih dari 70% atau bahkan hampir 90%APBN habis untuk birokrasi. Selanjutnya, cita-cita luhur Berdiri Dengan KakiSendiri (BERDIKARI) secara ekonomi tidak akan terwujud tanpa nasionalisasiaset. Pengalaman berbagai kebijakan salahkaprah telah mengajarkan masyarakat berhemat. Dalam kejengahan bernegarakini, pembuat kebijakan harusnya telah mampu mengajari pengalaman. Semoga []