Header Ads

test

IMPOR PANGAN MENYENGSARAKAN RAKYAT

Rian Oktavianto
Green Economics Research Adzkiya Centre
Pada hahkikatnya alam semesta ini diciptakan untuk dimanfaatkan manusia. Indonesia dengan kekayaan alamnya adalah bukti nyata betapa Allah Maha Dermawan. Pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) selanjutnya diatur dalam Undang-undang. Namun pada kenyataanya pemerintah Indonesia justru mempersulit SDA untuk diperoleh dan diolah rakyat dengan kebijakan ekspor-impor yang menyedihkan. Sebut saja kebijakan impor beras, kentang, sapi, ikan dan garam. Sungguh sulit dimengerti, benarkah negeri yang dikenal gemah ripah loh ginawi ini tidak mampu mencukupi kebutuhan panganya sendiri?
Awal tahun 2012 rintihan petani mulai berkurang, karna alih profesi petani yang memang menyebabkan jumlah petani berkurang. Atau mungkin petani sudah terlalu lelah, bahkan untuk merintih. Ditinjau dari segi ekonomi, petani Indonesia memang mayoritas berada pada ekonomi kelas bawah. Sebuah alasan logis mengapa alih profesi petani santer terdengar. Profesi petani memang dianggap “hopeless” melihat perhatian dan keberpihakan pemerintah terhadap profesi mayoritas penduduk negeri tersebut. Dengan lahan yang tak seluas Indonesia, Vietnam mampu menjadi salah satu pengekspor beras terbesar dunia. Lain halnya sengketa tanah yang sampai merenggut nyawa yang menunjukan betapa lemah dan primitif pola pikir Bangsa ini. Apabila tujuan pemerintah memang mensejahterakan rakyat dengan impor beras, mengapa tidak anggaran tersebut digunakan untuk intensifikasi pertanian? Toh maraknya kasus gizi buruk di pelosok negeri bukan rahasia umum yang menjadi sebuah bukti konkret bahwa impor beras bukanlah solusi efektif. Atau mungkin kebijakan impor beras dan pelbagai komoditi lain hanyalah proyek pencairan APBN yang ujungnya akan menguap entah kemana.

Selanjutnya, fluktuasi harga sembako pasca panen yang bahkan lebih lebar dibanding pasar saham. Semisal, disaat harga cabai mencapai Rp 50.000,-/kg, petani beramai-ramai menanam cabai. Namun saat musim panen, harga cabai terjun bebas hingga Rp 20.000,-/kg. Hal ini membuat petani acap kali merugi, atau sekedar balik modal. Belum lagi dibenturkan dengan kebutuhan hidup lain yang tak kalah mencekik. Dengan demikian, pemerintah harusnya membuat regulasi yang jelas tentang stabilitas harga dan didukung dengan mengutamakan produk lokal dibanding produk impor. Wacana pemerintah pasca KTT ASEAN untuk meningkatkan kualitas jelang persaingan global ibarat “mengundang perampok” bila tanpa dukungan nyata dan pemberdayaan masyarakat. Kemandirian petanilah yang akan membuat negeri ini mandiri.
Kebijakan mengimpor ikanpun terasa janggal dan tidak masuk akal. Ketersediaan ikan selaiknya mampu dipenuhi nelayan lokal, apabila pemerintah visioner melihat perikanan nasional. Menangkap ikan bukan perkara sulit bagi nelayan, namun mencari dan membeli BBM, pengolahan ikan, dan pemasaran yang menguntungkanlah yang menjadi masalah besar yang tidak dapat diatasi nelayan. Belum lagi “toleransi” eksploitasi nelayan asing yang menjarah kekayaan ikan Indonesia membuat nelayan lokal meratap dalam ketidakberdayaan. Menjadikan perikanan nasional salah satu komoditi unggulan adalah harapan besar yang lebih masuk akal, mengingat tingginya permintaan konsumsi ikan dunia dan potensi kekayaan ikan Indonesia. Karena kesejahteraan nelayanlah yang akan membuat Bangsa ini sejahtera.

Keluhan pedagang pun mulai jarang terdengar. Bukan karena mereka merasa  tentram, namun karena mereka sadar bahwa mengeluh kepada pemerintah hanya membuang waktu dan tenaga mereka. Di era globalisasi ini tidak banyak pilihan bagi pedagang kecuali menjajakan produk asing. Mulai dari peralatan sekolah, kebutuhan rumah tangga, alat elektronik dan segala kemudahan yang ditawarkan tekhnologi adalah produk asing. Pedang kecil dan industri kreatif hanyalah kurcaci bagi retail-retail modern yang megah dan lengkap. Seolah memang terkasta bahwa pasar tradisional dan pedagang kecil diperuntukan bagi kaum ekonomi “pas-pasan”. Sebaliknya, retail modern diperuntukan bagi kaum borjuis yang cenderung merupakan perampok uang rakyat. Mengapa tidak kaum borjuis, para pejabat dan PNS itu membelanjakan uangnya dipasar tradisional, paling tidak uang mereka dikembalikan ke rakyat. Belum cukupkah dengan merampok uang rakyat, kemudian membelanjakanya di retail milik perusahaan asing? Membelanjakan uang dipasar tradisional merupakan langkah konkret bagi pejabat dan pemerintah dalam upaya pemerataan kesejahteraan dan perekonomian rakyat.