Header Ads

test

AKU KORUPSI MAKA AKU ADA!

Oleh : DHARMA SETYAWAN 
Direktur Eksekutif Adzkiya Centre


Corgito ergo sum “Aku berfikir maka aku ada” (Des Cartes)

Di tahun 2013 ini, rakyat kita harus siap menghadapi orang-orang yang mabuk kekuasaan. Hanya orang-orang yang waras lah yang mengerti bagaimana bersikap terhadap para pemimpin yang dengan percaya diri memasang gambar dirinya di pinggir jalan, baliho besar, iklan di tv, dan berbagai simbol apapun yang menyeret kita semua dari kefokusan untuk menjadi rakyat yang baik. Kita disuguhkan tontonan tv yang selalu membual hari ke hari kian parah. Jika orde baru dulu bicara korupsi diruang yang gelap, sunyi dan bersembunyi di balik otoritarianisme, kini korupsi lebih gila dengan undang-undang untuk me-legal-kan korupsi membersamai pada tiap aturan. Konon aturan itu yang semakin menggembirakan pemilik kekuasaan untuk merampok uang rakyat secara legal. Bayangkan saja dengan pemilukada yang jumlahnya ratusan, birokrasi panjang riuh aturan, dan politisi calo yang menghadang geliat pembangunan.
Meminjam istilah Kwik Kian Gie, para pemimpin bangsa ini sejak berfikir saja sudah korupsi. Pemikiran kita sudah korup, jadi keluar adalah hasil jerih payah berfikir untuk korupsi kian canggih. Jika dulu Des Cartes membangun kredo “aku berfikir maka aku ada”, maka sekarang pemimpin kita berkredo ‘aku korupsi maka aku ada”. Dengan korupsi itu aku bisa berkuasa, dengan korupsi aku selalu ada, dan jika korupsi aku punya singgsana. Bagaimana tidak, jika seseorang korupsi di Indonesia selalu saja menuai surplus bukan minus kesejahteraan. Tertangkap korupsi tidak dimiskinkan, di penjara hanya beberapa tahun, jika tidak ketahuan difasilitasi dengan penjara berasa hotel. Ini negara sudah menjadi mainan, hukum ramah kepada elit tapi sangat keras kepada kaum alit. Maka jargon “aku korupsi maka aku ada” diikuti semua pihak dengan ke-bangga-annya sendiri.
Kita bisa melihat hanya negara Indonesia yang presidennya pusing memikirkan partai ketimbang pusing memikirkan rakyat yang memilihnya. Dari sekian tahun memimpin negeri ini seluruh kader partainya tidak mampu menyelesaikan persolan di depan mata. Banjir, macet dan energi kriminal kota yang kian meluas. Perilaku presiden menjadi begitu kecil dan ringan menyangkut citra partainya, citra dirinya dan pidato seremonial kekuasaan. Politik sengkuni diayunkan, sehingga bangsa ini serasa tidak memiliki presiden yang benar-benar mencintai mereka. Kemarin saya melihat di masjid seseorang pedagang kursi bambu mengenakan kaos bergambar SBY dan JK saat kampanye 2004. Saya melihat raut letih pedagang itu dengan kaos politik usang berumur 9 tahun itu. Gambar SBY dan JK tersenyum cerah, namun dengan warna yang kian pudar. 9 tahun kaos itu bertahan di tubuh pedagang itu tapi tidak sampai 9 tahun pula SBY tidak tahan untuk lebih memikirkan rakyat ratusan juta ini.
Kita memang sedang tumbuh ekonomi, tapi kita juga sedang tumbuh tingkatan korupsi. Bisa kita bayangkan negara ini tumbuh dengan kebijakan hukum yang tidak adil, tatanan sosial yang hedonistik, kebudayaan kita yang terus mengimpor, pendidikan kita yang penuh preman sampai tayangan media kita yang ternyata juga punya kutub kekuasaan sendiri. Kita dipaksa untuk melihat korupsi itu bagai ibadah rutin para pemimpin kita. Kita diyakinkan oleh media TV yang kian provokatif untuk mempercayai tidak ada lagi orang-orang baik di negeri ini pada level pemimpin. Kita sedang bertanya ini demokrasi apa hegemoni? Reformasi kian anti klimaks, kita dipaksa menjadi orang-orang yang tidak optimis dan selalu suram ketika disuguhkan isi media kita. Hampir dipastikan kita telah merasakan bersama, demokrasi tapi rasa feodal. Demokrasi yang di dalamnya semakin menguatkan kasta. Mulai kasta, partai politik, kasta media, kasta birokrasi, hingga kasta korupsi.
Pelaku korupsi yang dipercayai ada dari hulu ke hilir ini hanya menyeret para kawulo korupsi. Koruptor hanya dapat di gugat pada tingkat anak buah, sangt nihil menyentuh “big boss” koruptor. Korupsi negeri ini tidah hanya systemik tapi bertunas dan berkembang biak. Koruptor lahir bukan karena keterpaksaan tapi lahir karena kesadaran sesadar-sadarnya bahwa “dengan aku korupsi maka aku ada”. Ini seperti feodalisme masa lalu “asok bulu bekti”. Semakin mampu korupsi dengan canggih semakin dia mendapat tempat yang baik di lini partai politik dan lini birokrasi. Korupsi tidak menjadi tindakan yang memalukan, tapi menjadi prestasi yang diapresiasi dengan naik jabatan posisi.
2013 ini kita bersiap-siap lagi, adanya perekrutan calon koruptor di seluruh Indonesia. Demokrasi tahun-tahun ini tidak perlu membaca teori-teori politik untuk merubahnya, pahami saja bahwa mereka sedang mencari calon koruptor bukan calon senator. 2014 mereka akan menampilkan sendiri wajah-wajah sumringah mereka di seantero Indonesia. Teori demokrasi faktanya sangat sederhana, gambar ramai dimana-mana, uang politik berhamburan kemana-mana, rakyat ramai-ramai memilihnya. Sangat sulit bagi kita bicara platform, visi, misi, jargon partai sampai kecerdasan para senator ini menawarkan gagasannya. Yang bisa kita prediksi adalah benar atau tidak mereka adalah calon-calon koruptor untuk 5 tahun yang akan datang.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diciptakan bukan untuk pemberantasan tapi untuk saling menjatuhkan. Hukum kita dibuat mainan, undang-undang kita hanya menjadi kitab korupsi. Rakyat kita tidak perlu berharap banyak, cukuplah kita semua menjadi rakyat yang baik sesekali peduli dengan politik tapi jangan melupakan permusyawaratan kita. Bangsa ini hidup ditengah perbedaan, ditengah keragaman dan ditengah keber-agama-an. Tanpa diajari persatuan bangsa ini sudah bisa mengejanya, hanya saja rakyat kita tidak sadar perpecahan itu sebenarnya muncul di tahun-tahun politik ini. Bukan karena visi, misi ide dan tujuan bersama tapi karena kaos, money politik dan kampanye erotis. Rakyat memang berpesta dalam demokrasi tapi pemimpin kita lah yang mabuk kekuasaan. Dengan sadar dan melek nurani kita, mulai saat ini kita cari orang-orang yang jelas kredibilitasnya, jelas wawasannya dan jelas pribadinya untuk memimpin kita. Kita pilih bukan sikap elitisnya tapi sikap sederhananya yang siap berjuang untuk tidak korupsi dan bermewah diri. Stop Korupsi sejak memilih!