Header Ads

test

Sepenggal Kisah Emha Ainun Nadjib; Ekonomi Syariah atau Akhlak?

Beberapa tahun silam, saya dan beberapa kawan menumpang kereta dari Yogyakarta ke Solo untuk menjenguk seorang kawan lain yang sedang dirawat di rumah sakit. Uang saku kami: pas-pasan. Kami tiba di rumah sakit saat  malam telah turun. Setelah beberapa saat ngobrol dan istirahat secukupnya untuk melenyapkan penat, kami pamit mohon diri kembali ke Yogya. Lapar? Ya. Tapi untuk makan malam, tunggu dulu. Sebelum makan, kami menghitung uang, membuat kalkulasi sederhana untuk menjamin bahwa uang kami cukup membawa kami berlima pulang ke Jogja. Hasilnya, dana  makan malam 2500 per orang. Maka,  kami memilih alternatif warung tenda di depan rumah sakit. Salah seorang kawan bertanya kepada pemilik warung berapa harga satu porsi makan?

Kami menunggu angka yang keluar dari mulut pemilik warung dengan cemas, khawatir jika aung kami tidak cukup. Tapi, jawaban yang didapat sungguh mengejutkan. 
“ Sudah Mas, makan dulu! Kalau uangnya kurang, dibayar besok ndak apa-apa.” 
“Rumah kami Jogja Bu,” tukas Kawan saya.
“ Ndak apa-apa. Nanti dibayar kalau ke Solo lagi.” Menakjubkan.

Pengalaman itu menancap dalam di hati saya selama bertahun-tahun. Ada hal-hal yang membuat saya bertanya-tanya dalam hati. Apa dasarnya pemilik warung itu demikian percaya sehingga menawarkan kepada kami –anak-anak muda yang belum dikenalnya dan belum tentu memiliki tabiat baik- mengutang diwarungnya tanpa jaminan akan mendapat pembayaran? Lebih  dalam lagi, ideologi macam apa yang dianutnya hingga masih menyimpan kepercayaan total  kepada manusia. Padahal, ini zaman dimana keadaan politik, ekonomi, sosial dan kebudayaan akhlak memaksa setiap orang untuk  tidak  mudah  percaya kepada siapa pun.

Beberapa tahun kemudian, saat saya bekerja sebagai analis kredit di sebuah perusahaan, saya semakin kagum dengan kualitas pribadi pemilik warung itu. Menurut standard manajemen modern, jika hendak memberikan  hutang kepada seseorang atau sebuah pihak, si pemberi kredit harus melakukan analisis yang cermat dan hati-hati untuk menjamin bahwa pinjaman itu akan kembali. Dengan system yang ketat itu pun, perusahaan masih sering kebobolan. Tapi, itu semua tidak berlaku bagi si Ibu pemilik warung. Dia memberikan hutang tanpa syarat. Dengan demikian, pertimbangan-pertimbangan rasional modern pasti tidak menjadi dasar pertimbangan pemilik warung itu. Sehingga, kira-kira, satu-satunya dasar yang dia gunakan adalah kepercayaan total kepada manusia. Bahkan manusia yang belum pernah dikenalnya dan tinggal jauh di propinsi tetangga. 
Belakangan, saya mengenal ekonomi Islam: konsep ekonomi yang dikembangkan dari prinsip-prinsip Islam. Ada beberapa prinsip dalam sistem ekonomi Islam khususnya yang berkaitan dengan distribusi kekayaan yang memungkinkan para musafir (orang yang sedang berada dalam perjalanan jauh) –seperti kami waktu itu-  mendapatkan jaminan bantuan keuangan jika mereka kehabisan bekal di tengah perjalanan. Sistem jaminan itu bisa mengambil bentuk zakat, infaq maupun shodaqoh (ZIS) yang ketiganya merupakan bentuk-bentuk distribusi yang melingkupi kekayaan dengan clusternya masing-masing. Namun, prinsip yang secara tegas memberikan alokasi dana  kepada musafir adalah zakat.  Dimana, aturan-aturan zakat, mulai dari jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya, berapa jumlah zakatnya hingga kepada siapa zakat disalurkan, semua sudah ditentukan oleh al quran.

Namun, kewajiban mengelola zakat-sejak pemungutan hingga penyaluran (distribusi) - sebenarnya ada ditangan pemerintah. Karena secara formal pemerintah tidak memiliki soft infrastruktur  yang mewajibkannya mengelola zakat, maka pemerintah membuat undang-undang tentang tata kelola zakat. Undang-undang tersebut memungkinkan berdirinya lembaga-lembaga  yang mengelola zakat, baik oleh institusi pemerintah maupun masyarakat.

Namun, dibalik penerbitan undang-undang tersebut, selain meningkatkan pelayanan zakat sejak proses pemungutan hingga penyaluran, juga mengandung kelemahan. Dimana, lembaga pengelola zakat hanya memiliki kewenangan menghimbau, mengajak dan atau melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Sementara, keberhasilan pemungutan juga tergantung kepada kemauan masyarakat untuk  menunaikan ZISnya atau tidak. Ibarat macan, undang-undang itu tak bergigi. Karena itu, diperlukan  paradigma yang lebih luas dari sekedar upaya himbauan, ajakan atau sosialisasi.

Hal ini diperkuat lagi dengan adanya fakta yang sulit bisa dibantah bahwa ditemukan banyak diantara institusi keuangan Islam atau yang lebih dikenal dengan tambahan “syariah” dibelakang nama institusinya melakukan praktek-praktek yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditambatkan kepadanya, termasuk dalam distribusi kekayaan. Seorang kawan yang menjadikan lembaga keuangan syariah sebagai obyek penelitiannya mendapati hal yang mengejutkan: lebih dari 60% lembaga keuangan syariah tersebut melakukan praktek-praktek yang menyimpang dari prinsip yang diperjuangkannya. Hal ini umumnya terjadi pada lembaga-lembaga yang tergolong sulit pengawasannya.

Ini persoalan serius yang dikandung oleh percepatan yang luar biasa perkembangan ekonomi Islam. Pada titik tertentu, kelak jika tidak segera ditemukan solusinya, akan terjadi praktek sistem syariah yang menyimpang sangat jauh dari syariah. Itulah proses bunuh diri pelan-pelan.

Islam sebagai agama menyiapkan revolusi sosial hingga ke tingkat individu. Semua hukum termasuk yang berkenaan dengan reward dan punishment, hingga cara memanggil, bersifat sangat personal. Demikian halnya dengan konstruksi moral, seperti anjuran berbagi, berbakti kepada orang tua, berbuat baik, dsb lengkap dengan reward dan punishmentnya. Semua itu dirangkum menjadi satu konsep yang disebut akhlak. Karena itu, perilaku individu menjadi kunci bagi konstruksi sosial Muslim.

Kiranya, di titik inilah perluasan paradigma itu bisa dikembangkan. Bukan sebatas memberikan himbauan atau sekedar sosialisasi tapi memberikan tekanan kepada manusianya bahwa hidup ini menanggungkan  konsekuensi. Konsekuensi itu adalah ketergantungan setiap manusia terhadap manusia yang lain. Implikasinya, ada relasi sosial yang bertanggungjawab. Dan salah satu tanggungjawab dalam relasi sosial itu adalah hidup dengan itikad baik, optimis dan saling mendukung.

Dan lembaga pengelola ZIS, sebagai salah satu alternatif  mediator tanggungjawab sosial itu tidak lagi dipandang menjadi lembaga pengelola yang sekaligus berfungsi sebagai penghimbau, pengajak atau lembaga penerangan bagi masyarakat. Tapi, secara lebih mendasar, dia menjadi lembaga yang membantu masyarakat melaksanakan tanggungjawab sosialnya dalam hal distribusi kekayaan. Dengan demikian, tanggungjawab utama tetap berada dihati masing-masing individu. Sedangkan lembaga pengelola lebih bersifat membantu.

Dengan demikian, bisa dilihat apa yang sebenarnya lebih penting? Sebuah sistem yang memperjuangkan  syariah dengan potensi penyimpangan atau kualitas pribadi yang memungkinkan prinsip-prinsip yang diperjuangkan dalam syariah terinternalisasi dan menjadi latar belakang perilaku seseorang meskipun tanpa disadari. Dengan demikian benarlah apa yang diutarakan para sufi bahwa syariah adalah tingkat paling bawah dari etika Islam. Di atas itu masih ada akhlak. Dan di atasnya lagi ada takwa.

Bahkan, orang tidak perlu menjadi muslim  untuk mengerti tanggungjawab sosialnya sebagai manusia. Sebab, tidak harus agama, pencapaian akalbudhi manusia pun, pada puncaknya, sanggup menemukan nilai-nilai itu.(bulletin KAHMI-UMY)