Header Ads

test

Menyoroti Janji Ekonomi

Rifadli Kadir
Social and Economic Research Adzkiya Centre

            Huru-hara politik menjelang pemilu 2014 semakin terasa. Politik pencitraan, black campaign, sampai politik saling sandera pun akan terjadi di tahun ini, 2013. Akibat dari huru-hara politik paling tidak akan menyisahkan korban. Sebut saja beberapa korban yang sekarang prosesnya lagi digelar oleh lembaga hukum negara seperti LHI dan AU yang keduanya adalah petinggi partai politik.

            Korban dalam huru-hara politik menjelang pemilu 2014 ini pun tidak hanya akan dirasakan oleh partai dan para petingginya, masyarakat pun nantinya akan menjadi korban dalam hal berkurangnya perhatian terhadap perjalanan roda pemerintahan dan pelayanan publik yang digantikan dengan banyaknya pembicaraan tentang isu-isu politik. Dukungan media yang memberikan porsi lebih dalam pembahasan isu-isu politik menggambarkan bahwa fokus perhatian masyarakat lebih banyak akan diarahkan kesana.

            Pengalihan fokus masyarakat yang lebih banyak kepada isu-isu politik bukan tidak baik, tapi pada bagian lain, ini akan menjadikan masyarakat tidak kritis terhadap berjalannya roda pemerintahan. Sebut saja dalam hal ekonomi, seberapa besar kemudian masyarakat menaruh perhatian terhadap pengkajian pembangunan ekonomi. Seberapa jauh masyarakat mengetahui bahwa pemerintah dalam hal ini Menteri Ekonomi gagal dalam menepati janji pertumbuhan ekonomi pada tahun lalu yang tidak mencapai target?.

Janji Ekonomi
            Ada keganjalan bahwa diakhir tahun 2012 kemarin pemerintah mengumumkan adanya pertumbuhan ekonomi mencapai 6,3 persen dari tahun-tahun sebelumnya. Namun, hal ini dibantah oleh Badan Pusat Statistik (BPS) tiga hari yang lalu melalui pemberitaan di beberapa media massa. Menurut BPS perekonomian Indonesia tahun lalu hanya tumbuh 6,23 persen di bawah target yang ditetapkan pemerintah, yakni 6,3 persen. Kepala BPS Suryamin menyatakan perlambatan pertumbuhan ekonomi disebabkan oleh gejolak ekonomi global yang menyebabkan neraca perdagangan sepanjang tahun mengalami defisit.

            Sebagai Menteri Ekonomi Agus Martowardojo menegaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berperang penting dalam pertumbuhan ekonomi. Sayangnya, Indonesia pada tahun 2012 justru tidak maksimal dalam penyerapan anggaran. Hal ini ditandai dengan belanja modal yang hanya 79 persen jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya (2011) yang bisa mencapai 86 persen (Koran Tempo, 8/2/2013).

Sungguh ironi memang jika melihat dua fenomena di atas. Pada akhir tahun 2012 diumumkan ada pertumbuhan, sedangkan di tahun 2013 diumumkan bahwa pemerintah dalam hal ini menteri ekonomi tidak bisa mencapai target dengan kata lain pertumbuhan ekonomi 2012 meleset dari target. Lebih ironi lagi jika melihat laporan Pertumbuhan Ekonomi BPS, ternyata pertumbuhan ekonomi tahun 2011 ke 2012 mengalami penurunan dari 6,5 persen ke 6,23 persen.

            Pertumbuhan ekonomi belum juga akan menjadi perhatian publik jika proporsi pemberitaan oleh media masih didominasi oleh berita politik an sich. Partisipasi masyarakat luas dalam hal pembangunan ekonomi sangatlah penting, selama ini jika melihat cara bagaimana cara pemerintah mengukur pertumbuhan ekonomi adalah dengan akumulasi seluruh produk yang itu kebanyakan diambil dari perusahaan-perusahaan besar milik konglomerat. Dengan kata lain bahwa pertumbuhan ekonomi selama ini belum dapat menyentuh senyawa bersama masyarakat.

Ironi APBN
            Ada hal menarik yang perlu diceramti lebih lanjut lagi bahwa ada tren “defisit” dalam setiap penyusunan Anggaran Pemeritah dan Belanja Negara. Tren ini diindikasikan dengan kebutuhan pemerintah dalam belanja langsung dan tidak langsung lebih banyak daripada anggran yang tersedia dari tahun sebelumnya. Besar pasak daripada tiang, mungkin dapat mewakili metafora penyusuan APBN di negara ini. Akhirnya untuk menutupi kekurangan itu, pemerintah menawarkan proposal hutang melalui berbagai instrumen ke berbagai pihak, baik dalam negeri maupun luar negeri.

            Kebiasaan pemerintah mengalokasikan anggaran negara lebih banyak pada belanja negara seperti gaji pegawai dan aparatur negara, tentunya akan mengurangi alokasi pada pembangunan fasilitas layanan publik. Betapa besar gaji yang dibayarkan kepada pemerintah dan wakil rakyat  jika dibandingkan dengan pembenahan layanan publik yang lebih baik. Tentunya semua ini masih perlu kajian lebih mendalam lagi. Kompleksitas masalah di negara ini tidak hanya pada bagaimana mengalakosikan anggaran, tapi pada pengawasan dan evaluasi berjalanannya program dengan menggunakan anggaran tersebut.

            Masyarakat sebagai Civil Society dapat menggunakan haknya sebagai pengawas evaluatif terhadap berjalanannya program pemerintah. Menyerahkan pengawasan kepada lembaga yang ditunjuk negara juga belum tentu efektif dan akuntabel. Karena itu peran masyarakat dalam hal ini sangat signifikan untuk menciptakan ekuilibrium. Allahu’alam. []