Header Ads

test

ISLAM DAN TINGKAT KESEJAHTERAAN

Oleh : Anas Malik. 
Social and Economic Research Adzkiya Centre  

 Sebagai warga Negara Indonesia kita tentu akan bangga, jika melihat pemerintah bekerja  dengan baik untuk dapat meningkatkan kesejahtraan rakyatnya, biasanya indikator untuk melihat tingkat kesejahteraan dalam sebuah negara, yaitu melalui alat satuan hitung yang dinamakan Product Domestik Bruto (PDB). PDB diartikan sebagai nilai keseluruhan semua barang dan jasa yang diproduksi di dalam wilayah tersebut dalam jangka waktu tertentu, biasanya dalam satu tahun. Berbagai negara berlomba-lomba untuk dapat meningkatkan jumlah nilai PDB ini sebagai indikator bahwa perekonamian negara tersebut dalam keadaan sehat wal afiat dengan tingkat kesejahtraan yang tinggi.  termasuk Indonesia,  bagi indonsia bukan hanya sebuah halusinasi belaka. ketika saat ini pemerintah kita dapat memanagament  perkonomian dengan baik, pertumbuhan perekonomian Indonesia selalu berada setiap tahun di atas 6% (2012: 6,23%). Kinerja ini lebih baik dari pada semua Negara di segala benua kecuali China, memang China lebih baik dari pada kita yang dapat mempertahankan pertumbuhanya di atas 7% (20012:7,8%).
Dalam situasi perekonomian yang paling sulit ini, progam pemerintah dalam RAPBN 2013 menargetkan pertumbuhan sebesar 6,8%, lebih besar dari pada target APBN-P 2012 sebesar 6,5% (depkeu.go.id). Ini artinya bahwasanya pemerintah optimis dalam situasi krisis yang melanda berbagai penjuru perekonomian dunia dapat meningkatkan nilai pertumbuhan Indonesia pada level 6,8%. sungguh pencapaian yang luar biasa, bahkan pemerintah yakin Indonesia akan menjadi poros kekuatan perekonomian global terutama peran Indonesia dalam kawasan ASEAN yang mempunyai pengaruh sangat besar.
Tetapi apa kita sadar, bahwasannya  ini hanya sebuah catatan numerik belaka, yang tidak mencerminkan tingkat kesejahtraan yang dirasakan sepenuhnya oleh kurang lebih 240juta jiwa penduduk Indonesia. Disisi lain Product domestic kita selalu naik tetapi tidak dibarengi dengan pemerataan pendapatan di masyarakat sehingga menyebabkan tingkat ketimpangan antara miskin dan kaya semakin tajam. Hal ini dapat dilihat berdasarkan data BPS melalui indek gini (Gini Indeks) dari tahun 2010 sampe 2012 sebesar : 2010 (0,38) 2011 (0,41) 2012 (0,41). Berdasarkan data tersebut bahwasannya ketimpangan pendapatan mendekati 0.5 yang menunjukan adanya ketimpangan yang semakin tajam di setiap tahunya, semakin tinggi indek gini maka ketimpangan semakin tajam. Bagi yang belum paham indeks gini itu apa?  Indeks Gini merupakan indikator tingkat ketimpangan distribusi pendapatan yang ditunjukkan koefisien nol hingga satu (0-1). Semakin tinggi koefisien, kian timpang distribusi pendapatan penduduk
Oleh karena itu, apalah artinya nominal dari sebuah peningkatan nilai PDB Indonesia yag tinggi  jika di setiap sudut kota masih banyak rakyatnya yang hidup di bawah garis kemiskinan, tingginya tingkat pengangguran, kue dari hasil pertumbuhan tidak di bagikan secara merata. Bisa jadi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang selalu berada di atas level 6% hanya dirasakan oleh segelintir menengah atas yang hanya 1% (Litbang Kompas Maret-april 2012) dari jumlah penduduk Indonesia, walaupun jumlah kaum menengah di tahun 2012 meningkat mencapai 50%. Tetapi tetap saja banyak rakyat yang hidup di bawah garis kemiskinan. Tingkat pendidikan yang rendah, gizi buruk yang sering kita lihat dimedia masa. Inilah yang dinamakan pertumbuhan ekonomi yang tak berkualitas dengan tingkat kesejahteraan yang semu. Di saat perekonomian tumbuh tinggi (booming) dari pada Negara lain, disaat itu pula masih banyaknya rakyat yang menjerit karena mahalnya sembako.
Kalau kita membahas kesejahteraan dalam sebuah negara. Ternyatanya indikator peningkatan PDB bukan cerminan dari peningkatan kesejahtraan rakyat. Lalu adakah cara penghitungan selain PDB untuk melihat indikator kesejahtraan dalam sebuah negara? Tentu ada. Menurut hemat penulis, sebenarnya penghitungan kesejahtraan rakyat bisa dilihat bukan hanya dengan PDB, walaupun diseluruh negara penjuru dunia PDB adalah satuan hitung mutlak  untuk mengukur tingkat kesejahtraan, akan tetapi kita bisa juga melihatnya melalui penghitungan tingkat pendidikan dari jumlah penduduk yang belum tersentuh pendidikan baik di kota maupun di desa, tingkat kriminal dari jumlah penduduk yang melakukan tindak pidana criminal. Karena faktor ekonomi, indek pembangunan manusia disetiap provinsi, tingkat pengangguran kaum terdidik atau non-terdidik. Dan penghitungan yang lainya yang lebih real untuk dapat dipahami oleh masyarakat.
Lalu bagaimana pandangan  Islam terkait kesejahtraan? dalam Islam, istilah kesejahteraan dinamakan “maslhaha”. Adapun pengertian maslhaha menurut Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia( Ekonomi Islam, 2011:5) mendefinisikan maslhaha adalah segala bentuk keadaan, baik material maupun material yang mampu meningkatkan kedudukan manusia sebagai makhluk yang paling mulia. Dalam al-quran, Mashlaha banyak disebut dengan istilah manfaat atau manafi’ yang berati kebaikan yang terkait dengan material, fisik psikologis dan hal-hal indrawi lainya (QS.6:76, 14:5, 17:28 18:21, 27:55) Maslhaha sering diungkap dengan istilah lain seperti hikmah, huda, barakah, yang berti imbalan baik yang dijanjikan oleh Allah didunia maupun di akhirat (QS, 2:269. 24:41). Jadi maslhaha mengandung pengertian manfaat dunia dan kemanfaatan akherat.
Perhatian Islam dalam peningkatan maslhaha ini sangat besar, kita dapat belajar bagaimana Rasulullah sebelum diangkat menjadi rasul, aktifitas utamanya adalah sebagai pedagang. Lebih kurang 28 tahun lamanya Muhammad SAW menjalankan usaha dagang tersebut, wilayah perdagangannya meliputi Yaman, Syria, busra, Iraq, yordania, bahr. Ain dan kota-kota perdagangan di jazirah arab lainya (Muhammad Syafii Antonio, Muhammad The Leader Manager, Jakarta, 2008:82)
Begitupun kondisi beliau ketika mendidik para sahabatnya untuk dapat meningkatkan Mashlaha ini melalui pembinaan mentoring dakwah yang beliau lakukan. Maka munculah pengusaha-pengusaha yang sukses dalam berbagai bidang. seperti, Abdurahman Bin Auf, Usman Bin Affan, Umar Bin Khattab bin khattab dan para sahabatnya lainya. Maslhaha ini sangat di tekankan untuk umatnya, maka dalam hadits Nabi SAW mengatakan “Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai dari pada mukmin yang lemah (Hr.Muslim). Penekanan dalam hadits ini dalam bidang ekonomi Islam sangat jelas. Umat Islam harus kuat dalam bidang ekonomi, agar dapat memberikan lebih banyak kontribusi kepada orang lain, terutama dalam jalan dakwah.
Perhatian kesejahteraan umat Islam, baik pada masa Rasulullah hidup maupun setelah wafat menjadi bagian dari agenda porioritas utama dalam dakwah. Ketika pada masa khalifah pertama,  Abu bakar menyerukan perang terhadap para orang kaya yang membangkang untuk membayar zakat, tindakan Abu Bakar ini jika diterapkan dalam system ekonomi modern, bahwasanya zakat selain sebagai pendapatan Negara, Abu Bakar tidak menginginkan adanya ketimpangan pendapatan antara yang miskin dan kaya. sehingga penyebaran pendapatan akan merata. Berbeda dengan keadaan negara kita, pengusaha dapat dengan mudah menyuap untuk tidak membayar pajak. Sehingga banyak pejabat negara yang melakukan tindakan haram untuk memperkaya diri melalui pencucian uang haram (Money Loundring).
Begitupun pada masa Umar Bin Khattab, pada masa khalifah ke 2 ini. Perhatian dalam tingkat kesejahtraan rakyatnya begitu tinggi. Umar Bin Khattab memanfaatkan lembaga Baitul Maal untuk menjadi lembaga yang permanen sebagai lembaga keuangan negara. Tidak tanggung-tanggung Umar Bin Khattab langsung memimpin untuk terjun langsung mengkontrol rakyatnya agar tidak ada satupun rakyatnya yang mati karena kelaparan. Dengan tindakan ini maka khalifah akan mengetahui apa yang sedang dimakan oleh rakyatnya.
Pada masa Umar Bin Khattab indikator untuk melihat tingkat kesejahtraan, selain terjun langsung masyarakat. Dapat dilihat melalui jumlah zakat di setiap daerah yang masuk di Baitul Maal pusat. Dengan cara ini maka dengan muda Khalifah mendeteksi daerah mana yang perlu disubsidi oleh kas negara dari hasil pengumpulan zakat. Karena setiap daerah mempunyai letak geografis dan perekonomian yang berbeda, maka Umar bin Khattab juga memerintahkan agar orang miskin diberikan dari zakat sesuai dari kadar yang  mencukupinya, bukan sekedar mencukupi kelaparannya dengan beberapa suap makanan atau mengurangi  kesulitannya dengan beberapa dirham yang tidak  merubah kondisi ekonominya. Ternyata tindakan ini sangat efektif untuk melihat tingkat kesejahtraan rakyatnya disetiap daerah. Kebijakan ekonomi Umar ini juga diteruskan oleh  khalifah generasi selanjutnya.
Oleh karena itu,  pemerintah harus bisa belajar dari sejarah para pemimpin yang telah sukses mengelolah pemerintahanya untuk dapat mensejahtrakan rakyatnya. Dengan mayoritas penduduk muslim terbesar didunia, Pemerintah Indonesia dapat belajar pada masa Khalifah Islam yang telah menuliskan sejarah tinta emas yang tak akan terlupakan dalam mensejahterakan rakyatnya. Bukan malah berkiblat kepada Barat, yang timpang sosial dan jauh dari tingkat Mashlahah.
Waallahualam bi Shawab.