Header Ads

test

Buruh, Gerakan Sosial, dan Eksistensi Gerakan

Rifadli Kadir
Social and Economic Research Adzkiya Centre

Rifadli Kadir
Menyusul rencana Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) yang berencana mengepung kompleks parlemen Senayan pada Selasa (19/2/2013) pekan depan. Para buruh berencana mengepung kantor DPR dengan tuntutan utama mereka yaitu mecegah disahkannya Rancangan Undang-Undang (RUU) Keamanan Nasional. Bagi buruh, RUU ini dinilai akan sangat merugikan, dengan RUU ini pemerintah dapat mengidentifikasikan gerakan perlawanan buruh sebagai ancaman nasional tidak bersenjata.

                Gerakan buruh di Indonesia beberapa dekade ini memang sangat massif menyuarakan aspirasinya. Gerakan yang selalu diekspresikan dalam bentuk demo yang dramatis ini memang selalu mengundang perhatian publik dan efektif untuk melawan sikap antagonistis pemerintah. Beberapa aspirasi yang sering disuarakan adalah kesejahteraan melalui upah yang berkecukupan dan sesuai standar upah minimum.

                 Gerakan buruh yang massif diawali dari gerakan individu buruh yang berasosiasi dengan buruh lainnya membentuk semacam majelis (perkumpulan). Melalui Majelis ini kemudian para buruh bernaung dan melakukan rencana-rencana taktis apa yang akan mereka ambil dalam menyikapi kebijakan pemerintah yang tentunya akan merugikan mereka. Sebagai gerakan yang menggunakan massa dalam jumlah besar dalam misi perubahan, gerakan buruh termasuk dalam klasifikasi gerakan sosial yang tentunya memiliki karakteristik sebagai gerakan sosial.

Konsep Gerakan Sosial
                Sebagai gejala sosial tidak ada definisi tunggal mengenai gerakan sosial. Giddens (1993: 642) mendefinisikan gerakan sosial sebagai upaya kolektif untuk mengejar suatu kepentingan bersama, atau mencapai tujuan bersama melalui tindakan kolektif (collective action) diluar lingkup lembaga-lembaga yang mapan.

                Upaya kolektif yang dilakukan oleh gerakan sosial ditujukan untuk perlawanan politik. Perlawanan politik oleh gerakan sosial biasanya terjadi ketika para elit pemegang kekuasaan melakukan diskriminasi kebijakan. Pada tahap ini individu gerakan sosial yang terdiri dari masyarakat biasa, buruh, petani ataupun lembaga swadaya bergabung melawan para elit kekuasaan. Kolektivisme dalam gerakan sosial tentunya diarahkan untuk menciptakan perubahan sosial (Social Movement).

Perlawanan  politik adalah salah satu tujuan adanya gerakan sosial. Akan tetapi tidak semua bentuk perlawanan politik dapat dikategorikan sebagai gerakan sosial. Menurut Tarrow (1998: 4-7), konsep gerakan sosial harus memilik empat karakterstik dasar.

Pertama, adanya tantangan kolektiv. Hal ini diartikulasikan dengan tindakan menggangu, mengahalangi atau membuat ketidakpastian pada pihak lain. Dalam aksi kolektivnya gerakan sosial biasanya disimbolisasikan lewat slogan, corak pakaian dan musik, atau penamaan baru objek-objek yang familiar dengan symbol berbeda atau baru.

Tantangan kolektif ini merupakan karakteristik paling umum sebuah gerakan sosial. Ini disebabkan karena pada tahap ini gerakan sosial memiliki keterbatasan sumber daya berupa dana, organisasi ataupun akses terhadap negara. Karena itu untuk menciptakan klaim penentangan sangat diperlukan dan di sinilah gerakan sosial mendapatkan perhatian dari pihak ketiga.

                Kedua, adanya tujuan bersama. Dalam gerakan sosial tujuan bersama diarahkan pada menyusun klaim bersama menentang pihak lawan, pemegang otoritas, atau para elit. Ketiga, solidaritas dan identitas kolektif. Biasanya solidaritas dalam gerakan sosial didapati karena kesamaan nasib, agama, etnis atau lainnya. Identitas dalam gerakan sosial berfungsi untuk menciptakan solidaritas bersama.

                Keempat, memelihara politik perlawanan. Berlangsungnya ketiga hal di atas secara berkelanjutan merupakan cara untuk memelihara agar politik perlawanan tetap senantiasa bergelora. Kontinuitas politik perlawanan dalam interaksi dengan pihak lawan menghendaki untuk terjadinya gerakan sosial yang dapat merubah keadaan sosial sesuai yang diinginkan bersama.

                Empat hal di atas menjadi prasyarat suatu gerakan itu bisa dikategorikan sebagai gerakan sosial. Gerakan buruh di Indonesia, secara umum masuk dalam kategori tersebut. Pertama, gerakan buruh Indonesia memiliki tujuan bersama yang senantiasa diartikulasikan dalam setiap aksi massa. Kedua, adanya identitas dan solidaritas kolektif pun ada pada gerakan buruh di Indonesia. Dan ketiga, senantiasa memelihara politik perlawanan.

Eksistensi Gerakan
                Gerakan buruh sebagai gerakan sosial ditantang oleh ruang dan waktu untuk tetap eksis memperjuangkan visinya sebagai wadah perjuangan kepentingan buruh. Dari segi internal perubahan strategi dan taktik gerakan untuk merespon ruang dan waktu yang berbeda adalah pilihan ijtihad yang senantiasa menjadi perhatian. Lapuknya gerakan ini bisa jadi dikarenakan kemuakan atapun kebosonan dengan cara ekspresi melalui aksi massa.

                Dari sisi eksternal, gerakan buruh akan senantiasa vis a vis dengan kapitalisme hasil perkawinan pengusaha dan penguasa yang selama ini mengangkangi. Penyesuaian karakter gerakan buruh dengan tipikal kapitalisme dari waktu ke waktu  pun tentunya menjadi satu hal yang signifikan bagi eksistensi gerakan ini. Semoga Gerakan Buruh tetap eksis memperjuangkan hak-haknya, dan membuka mata para kapitalis. Allahu’alam. []