Header Ads

test

BELAJAR PANGAN DARI BRASIL

Oleh : DHARMA SETYAWAN 
Direktur Eksekutif Adzkiya Centre

Dharma Setyawan
Indonesia Negara yang memiliki segala sumber daya alam melimpah. Mulai dari kekayaan yang bermacam dan beragam, mulai dari tanaman pangan, kekayaan laut yang luas, hutan yang menghijau, dan kekayaan tambang yang bersembunyi di balik daratan Sabang sampai Merauke. “Orang bilang tanah kita tanah surga tongkat kayu dan batu jadi tanaman” Lagu Koesplus masih santer ditelinga kita menggambarkan negeri ini memang kaya. Negeri gemah ripah loh jinawi tototentrem kartaraharjo. Namun apa artinya bumi yang memiliki kekayaan berlimpah jika sumber daya manusianya tidak mampu memanejemen dengan baik sehingga mampu membangun kesejahteraan bersama.
Negara yang memiliki daratan yang terbentang luas ini sungguh mengherankan masih saja melakukan kebijakan impor atas berbagai produk pangan yang semestinya surplus di produksi Negara ini. Beras, gandum, ikan, bahkan hingga garam Indonesia harus membeli dari luar. Kita pun melihat bahwa rakyat kita terutama di desa-desa masih optimis untuk meneruskan pekerjaannya dengan setia menjadi petani. Namun pemerintah sampai saat ini hanya menjadi panggung kekuasaan yang tidak benar-benar hadir untuk mengangkat persoalan pangan kita yang begitu akut. Tidak untuk menyindir siapapun tapi semestinya kita banyak belajar dari berbagai Negara tetangga yang mereka faktanya mampu untuk surplus pangan. Kita kemudian bertanya kenapa Vietnam Negara sekecil itu mampu mengespor pangan bahkan ke negara Indonesia yang tanahnya lebih luas? Kemana pemangku Negara ini dan apa yang mereka kerjakan?
Kebijakan impor pangan memang tidak hanya kita salahkan pada Menteri perdagangan. Kritik juga harus ditujukan kepada Menteri Perekonomian dan Menteri Pertanian yang juga mesti bertanggung jawab atas status quo prestasi pangan kita. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat total beras impor yang masuk ke Indonesia hingga September 2011 ini telah mencapai 1,9 juta ton atau senilai US$ 997,4 juta atau kurang lebih Rp 8,47 Triliun (Rp 8.500/dolar AS). Salah satu yang menarik adalah dari jumlah itu terdapat beras impor dari Amerika Serikat (AS). Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) 2011, AS turut menyumbang ketersediaan beras impor di tanah air dengan adanya impor sebesar 1,4 ribu ton dengan nilai US$1,7 juta hingga September 2011. Beras India dengan total beras yang telah masuk sebanyak 1,8 ribu ton dengan nilai US$ 5,3 juta,Negeri Tirai Bambu China sebanyak 1,9 ribu ton dengan nilai US$ 5,1 juta. Beras impor dari Vietnam dan Thailand, selama Januari hingga September 2011, tercatat beras Vietnam yang masuk ke tanah air sebanyak 1,14 juta ton dengan nilai US$ 585,3 juta.
Masalah juga ada pada pemuda-pemudi yang lebih condong pada kondisi situasi Urban ke daerah kota, dan tidak menarik lagi menekuni bidang pertanian adalah masalah pelik bagi negeri ini. Rendahnya Infrastruktur dan teknologi pertanian menyebabkan kualitas hasil bumi kita mamang kalah dengan Negara lain. Selain itu kinerja-kinerja Kementrian hanya terkooptasi oleh kepentingan Partai Politik termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang hanya menjadi sapi perah para politikus yang menempati pos-jabatan di dalamnya. Jamak kita ketahui BUMN kita belum sepenuhnya dilakukan reformasi. Media kita sepertinya belum tertarik untuk lebih memberitakan hal-hal yang mengupayakan perbaikan pada wilayah pembangunan ekonomi. Mainstream media kita masih tertumpu pada upaya menyajikan pemberitaan seputar politik yang memuakkan.
Zero Hunger Brasil
Indonesia pernah mengalami surplus beras pada tahun 1985 bahkan hingga ekspor ke luar negeri. Sebenarnya tahun yang lalu kita juga mengalami surplus, namun kebijakan impor beras faktanya tidak mampu kita hapus. Artinya Pemerintah masih setengah hati untuk menjadikan pangan sebagai salah satu indikator pembangunan ekonomi. Bung Hatta pernah berpesan “Demokrasi Politik harus dibarengi dengan Demokrasi Ekonomi”. Sudah saatnya kita menyadari bahwa ekonomi harus menjadi panglima. Untuk mengangkat Indonesia menjadi bangsa yang bermartabat bukanlah politik yang menjadi dominan namun kondisi ekonomi yang lebih baik yang harus menjadi titik tolak menyamakan platform gerakan. Welfare-State (negara sejahtera) juga tidak diukur dari politik lacur yang lebih menimbulkan kebisingan dan mengikis semangat bernegara. Kita harus bersepakat tantang progam ide pembangunan ekonomi secara bersama-sama.
Brasil perlu menjadi contoh soal perjuangan mengatasi masalah pangan. Brasil yang berpenduduk 50 juta jiwa mengalami krisis soal pangan pada tahun 2002. Atas masalah ini Brasil kemudian melakukan langkah-langkah untuk mengatasi masalah pangan. Brasil menggagas ide program Zero Hunger (nol kelaparan) yang berfokus pada peningkatan akses pangan dan gizi. Dubes Brasil, Paulo Alberto da Silveira Soares, mengatakan program Nol Kelaparan tidak hanya berhasil mengentaskan rawan pangan namun juga mampu mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran. “Tugas pemerintah daerah dalam hal ini menjamin hak rakyat untuk mendapatkan pangan dan penyediaan stok pangan dalam kondisi darurat,” Alberto sampaikan dalam kuliah umum ‘Ketahanan Pangan dalam Pembangunan Masyarakat’ di Sekolah Pascasarjana UGM, Senin (9/4/12). (http://ugm.ac.id)
Usaha Brasil dalam melakukan gerakan nol kelaparan setelah 10 tahun akhirnya berhasil. Pertama, Pemerintah Brasil menerapkan kebijakan dengan  penyaluran kredit petani, dengan ini para petani mudah untuk mencari modal untuk menanam dengan tidak terbebani hutang kepada bank swasta. Kedua, penyuluhan serta pembangunan irigasi di pedesaan. Hal ini dilakukan agar pemahaman masyarakat tentang teknologi dan sarana air sebagai masalah fundamen pertanian benar-benar teratasi. Ketiga, reformasi agrarian termasuk pada konstitusi dan segala bentuk permasalahan agraria yang dibanyak Negara menjadi masalah utama antara kepentingan rakyat, penguasa dan pengusaha. Keempat, Pemerintah Brasil menerapkan upah minimum sebagai bentuk amputasi Pemerintah terhadap gejala urban dan semakin hilangnya minat rakyat terhadap pembangunan pertanian. Kelima, Brasil menerapkan pembagian kartu pangan bagi keluarga miskin yang disertai pemberian bantuan uang tunai lewat yang dinamakan Bolsa Familia. Dengan konsep ini Brasil berhasil menuntaskan kasus gizi buruk pada balita. Gizi buruk telah berkurang, dari 12,5% di tahun 2003 menjadi 4,8% pada tahun 2008.
Pemerintah Brasil pasca sukses program “Nol Kelaparan” saai ini mereka menuju pada program “Brasil tanpa Kemiskinan”. Narasi yang dibangun Brasil mendapat sambutan rakyat, program ini bertujuan mengentaskan 16,2 juta yang masih dalam kemiskinan. Program ini dilakukan dengan memperbesar bantuan tunai 800.000 keluarga miskin. Pemerintah Brasil terus berjuang meningkatkan akses pendidikan, kesehatan, sanitasi, air, listrik, pelatihan keterampilan serta bantuan pendanaan untuk keluarga petani miskin. Kita juga berharap pemerintah Indonesia memiliki narasi besar sebagaimana Brazil yang 10 tahun yang lalu mengalami masalah pelik tentang pangan. Negara ini tidak perlu lagi meratapi kemasygulannya tentang masa lalu. Pemerintah, media, kampus dan rakyat harus saling mendukung untuk berjuang membangun ekonomi dan politik. Sikap publik kita yang saling menjatuhkan hanya akan menguras energi kita dan buntu menghasilkan gagasan-gagasan visioner. Kalau Brasil bisa kita pasti bisa!