Header Ads

test

Patronase IMF & Poor Country




Oleh: Teguh Estro*

Great Depression 1930 & lahirnya IMF

            Kejadian ekonomi dunia yang memiliki dampak paling mengerikan adalah Great Depression tahun 1930-an. Kejadian ini membuat trauma satu generasi Amerika dan menyebabkan bangkitnya Nazisme di Jerman dan militerisme di Jepang.

            Ledakan moneter ini dipicu oleh suku bunga yang terus konsisten pada poin rendah. Hal ini mengundang para pialang meminjam saham secara berbondong-bondong dari angka 5 Juta dollar pada tahun 1928 menjadi 850 juta dollar pada September 1929. Khawatir ‘gelembung’’itu akan pecah, Bank Sentral AS berusaha mengekang spekulasi saham dengan menaikkan suku bunga, sehingga kian mahal bagi orang-orang meminjam uang. Namun, naiknya suku bunga mendorong perusahaan-perusahaan untuk mengurangi pengeluaran, produksi dan pekerjaan. Kemudian pada 24 Oktober 1929 jumah saham yang berpindah mencapai rekor. Banyak investor panik untuk menjual saham sebelum harga makin melorot. Menjelang siang hari, pasar bunga di Chicago dan buffalo sudah tutup, dan 11 spekulan melakukan bunuh diri. Pada bulan Juni 1931, 18 Bank di Chicago bangkrut. Pada tahun 1933 sekitar 11.000 dari 25.000 bank Amerika gagal.

           ‘Depresi Besar’ dalam waktu singkat menyambar benua Eropa. Tingkat ketergantungan yang tinggi berakibat depresi cepat menyeberangi Atlantik. Amerika serikat keluar dari perang sebagai pembiaya utama dan sumber pinjaman bagi Eropa. Ketika ekonomi AS jatuh, investasi Amerika dan pinjaman ke Eropa berhenti. Pada Juni 1930 bank raksasa Austria Creditanstalt ambruk. Jerman yang mengalami pesakitan setelah Perang Dunia betul-betul bergantung pada pinjaman Amerika Serikat. Begitupun Inggris yang kudu mengembalikan hutang-hutang selama perang. Setelah kucuran dana dari amerika mengering, Jerman dan Inggris paling menderita akibat great depression. Pada 20 September 1931, Inggrs meninggalkan standar emas, sehingga memicu kepanikan di Eropa ketika bank-bank berusaha menjual pound Inggris karena menduga nilainya akan jatuh. Di Jepang, pasar ekspor negara itu kian menyusut, dan pengangguran bertambah di industri-industri seperti pembuatan sutera.


White (kiri) dan Keynes (kanan)
         
Franklin D. Roosevelt, Presiden terpilih AS tahun 1932, berusaha mengakhiri depresi di dalam negeri dengan reformasi ekonomi dan sosial secara kolektif disebut new deal. Depresi bertahan sampai Perang Dunia II ketika kombinasi wajib militer dan defisit anggaran mengakhiri tingginya pengangguran dan meningkatkan produktifitas industri. Pengalaman Depresi Besar mendorong para pemimpin dunia untuk mendirikan lembaga-lembaga ekonomi pada akhir perang dunia II. Usaha ini juga digagas dalam rangka meningkatkan kerjasama dan mengurangi kebijakan mempermiskin negara tetangga.

            Langkah awal dalam membangun tata ekonomi baru diambil dalam Konferensi Moneter dan Keuangan PBB di Bretton Woods, New Hampshire pada Juli 1944. Perwakilan dari 44 negara sepakat untuk mendirikan International Monetery Fund (IMF). Kesepakatan ini merupakan kompromi antara ide-ide ekonom Inggris John Maynard Keynes (1883-1946), yang memimpin delegasi negaranya ke Bretton Woods, dan Harry Dexter White (1892-1948), kepala ekonom Internasional di departemen keuangan AS pada 1942-1944 yang membuat draft blueprint untuk IMF. Keynes menginginkan lembaga independen yang kuat untuk mengimbangi kekuatan ekonomi Amerika, sementara White menginginkan sebuah organisasi yang akan menambah kekuatan ekonomi AS.

Track Record IMF dalam Pemulihan Moneter
            Ada dua badai ekonomi yang betul-betul menampakkan peran IMF. Antara lain, krisis ekonomi Asia tahun 1997 dan krisis ekonomi Eropa akhir-akhir ini. Krisis Asia yang diawali dari kejatuhan Bank Finance One, bank terbesar di Thailand. Membuat nilai kurs baht anjlok dan para spekulan berbondong-bondong menjual baht dan memborong dollar AS. Sehingga kekacauan moneter di Bangkok menjalar secara cepat. Malaysia, Korea selatan termasuk Indonesia yang terkena dampak krisis Asia.

            Thailand memutuskan menjadi ‘klien’ bagi IMF pada tanggal 18 Agustus 1998. Terdapat delapan Letter of Intent (LoI) yang ditandatangani Perdana Menteri Chuan Leekpai. Perdana  Menteri  Chuan  Leekpai  dari  Thailand yang semula  mengikuti resep  IMF  dan  banyak  dipuji oleh kreditor  akhirnya  justru  'digulingkan'  oleh  rakyat  melalui pemilu  yang  memilih  PM  Thaksin  secara  mutlak. Dengan mandat  kemenangan  yang  besar,  Thaksin  dengan  cepat mengubah  kebijakan  yang  tadinya  pro-IMF menjadi pro rakyat dan ternyata hasilnya sangat  menggembirakan baik dari segi pertumbuhan ekonomi, investasi maupun penciptaan  lapangan  kerja.

              Kebijakan ekstrim yang dicanangkan IMF yakni membuka perekonomian negeri seribu pagoda itu dengan cepat bagi modal asing pada 24 Februari 1998. Berikutya hanya untuk mendapat trust dari dunia Internasional, IMF mengusulkan privatisasi perusahaan-perusahaan publik secara cepat. Alhasil, Pemerintah Thailand mendapat banyak tekanan politik. Kaum bisnis memprotes bahwa kebijakan IMF mengabaikan perekonomin riil. Petani-petani, NGO dan para aktifis berargumen bahwa program tersebut hanya rich people oriented.

Cerita serupa dialami oleh Korea Selatan. Mata uang Won Korea jatuh terhadap Dollar AS. November 1997, dari 900 Won per satuan Dollar menjadi 2000 Won per satuan Dollar. Selanjutnya pada tanggal 3 Desember 1997, ‘Negeri Ginseng’ ini akhirnya meminta bantuan IMF. Korea Selatan dalam hal ini, menjadi contoh sukses negara yang berhasil keluar dari krisis dengan gemilang melalui bantuan IMF. Hal ini karena ditunjang oleh etos pemerintah yang berhasil dalam pelaksanaan good governance. Peningkatan transparansi dan efesiensi antara pemerintah, bank dan sektor usaha. Begitupun pemerintah begitu anti terhadap Nepotisme dengan adanya konsistensi mengamputasi dominasi Chaebol (konglomerat) yang telah dimulai sejak tahun 1990-an di masa Presiden Kim Young Sam.

    Persinggahan IMF ke Jakarta
            Sebelum adanya IMF, Indonesia bukanlah negara yang ‘baru’ bagi kekuatan ekonomi asing. Pada abad ke-17 para pedagang Belanda membentuk Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC). Sistem prakapitalis itu mencapai puncaknya dalam periode 1830-1870 di Jawa. Mulai pertengahan abad ke-19 sifat perdagangan ekonomi kolonial memunculkan perubahan yang berkembang ke arah perusahaan kapitalis.

Secara garis besar para pemodal pada masa kolonialisme ada kelompok pribumi, kelompok orang Cina dan modal Asing. Antara tahun 1929 dan 1939 telah diinvestasikan 25 juta Gulden dalam industri. 15,5% dari Belanda, 23,5% dari Cina dan Pribumi,  dan 61% dari Inggris. Pengusaha Inggris dan Amerika Serikat memusatkan diri pada perkebunan besar, tambang minyak dan dalam usaha dalam skala besar seperti pabrik perakitan milik General Motor, pabrik karet, ban Goodyear, pabrik semen Padang dan Sabun Unilever.

  Pada era bung Karno, tepatnya tahun 1949, pemerintah megambil alih Java Bank (milik Belanda) dan merubahnya menjadi Bank Indonesia. Dalam rangkaian ini dibentuk pula dua bank pemerntah: Bank Industri Negara (BIN) yang membiayai proyek-proyek industri dan Bank Negara Indonesia (BNI) sebagai bank devisa dan pembiayaan impor. Akan tetapi pemerintah orde lama tetap menjadikan modal asing dan perusahaan asing sebagai motor pembangunan. Pada tahun 1952, Sjafrudin Prawiranegara (ekonom Masjumi) mengungkapkan bahwa invetasi modal asing harus menjadi komponen yang menentukan sampai kapasitas produksi berdasarkan modal nasional tercapai.

Pada akhir riwayatnya, orde lama melakukan ‘blunder’ dalam penataan ekonomi. Yakni, mental kapitalis sudah menjalar para birokrat yang didominasi oleh militer. Kaum ‘kapitalis birokrat’ ini menduduki perusahaan atau aset lainnya milik negara. Semua perusahaan niliter secara besar-besaran melakukan penyelundupan dan perdagangan gelap, terutama selama konfrontasi dengan Malaysia.

 Pada masa pak Harto, pemerintah cenderung lebih banyak ‘bergaul’ secara ekonomi kepada pihak asing. Langkah paling fundamental yang diambil rezim orde baru sesudah tahun 1965 ialah sederhana saja: membuat kondisi agar modal Internasional masuk kembali. Sampai pertengahn 1970-an kaum teknokrat (cendekiawan ekonomi) mengacu pada bentuk pasar bebas.  Ekonomi pintu terbuka yang dianjurkan oleh ekonom liberal ortodoks barat, umumnya dan khususnya oleh IMF, World Bank dan IGGI (Inter-governmental Group on Indonesia ; yang beranggotakan negara-negara industri maju). Peran IMF lebih terasa saat resesi dunia melanda Indonesia akibat lonjakan harga minyak dunia tahun 1980-an. Didalamnya para teknokrat menjadi budak ideologi AS, World Bank (IBRD pada saat itu) ataupun IMF.

IMF dianggap terlalu berlebihan dalam ‘mengobok-obok’ internal ekonomi Indonesia. Sebuah perseteruan antara IMF dan Pertamina begitu kental di tahun 1972. Dr. Ibnu Sutowo, Presiden Direktur Pertamina pada masa itu mencoba mengalihkan sumber modal asing kepada Jepang. Kelompok Pertamina mencoba ‘menjajal’ mitra Internasional baru diluar IMF & IGGI, dalam hal ini Jepang. Di sisi lain Ali Murtopo, kepala Operasi Khusus (OPSUS, semacam Badan Intelijen) sedang giat melakukan kerjasama ‘Poros Segitiga Asia Pasifik’ menghubungkan Jepang, Indonesia dan Australia. Tentu saja hal ini membuat IMF merasa terabaikan. Apalagi Presiden Soeharto mulai mendukung  arus nasionalisme ekonomi arahan Ibnu Sutowo. Akhirnya pada tahun 1972 IMF mendesak dengan kuat bahwa korporasi negara Indonesia dibatasi kapasitasnya dalam melakukan utang luar negeri antara satu sampai 15 tahun.

Akhirnya Ibnu Sutowo mulai mengendur seiring desakan demonstrasi mahasiswa yang menentang kebijakan kebergantungan Indonesia kepada Jepang. Hal ini tidak lain karena pribadi Ibnu Sutowo yang dianggap sebagai Jenderal yang begitu mondominasi Pertamina. Ia dianggap telah banyak melakukan kong-kalikong  dengan jenderal-jenderal lainnya sampai dianggap “raja minyak Indonesia” pada saat itu. Ia hidup begitu borjuis bergelimang harta dan kemewahan. Pada periode berikutnya ekonomi Indonesia digenggam oleh korporat-korporat domestik.

Jatuhnya Orde Baru, IMF Menjadi ‘Ratu’
Sampailah pada akhirnya meletus krisis ekonomi Asia pada tahun 1997. Dan lagi-lagi IMF ‘mengobok-obok’ terlalu dalam kebijakan ekonomi dalam negeri. Pada tanggal 5 November 1997, perjanjian dengan IMF resmi disepakati dengan paket pinjaman US$ 40 Milyar. Namun konsekuensi dari paket IMF ini, pemerintah Indonesia harus mengikuti program-program yang diajukan oleh lembaga yang sekarang dipimpin oleh Christine Lagarde dari Perancis ini. Antara lain, privatisasi, pengurangan subsidi yang diberikan pemerintah dan liberalisasi keuangan.

Pada 31 Oktober 1997 akhirnya disepakati Letter of Intent (LoI) pertama berisi perjanjian selama 3 tahun untuk bantuan dana sebesar 7,3 Milyar Dollar AS. Pada awal tahun 1998, Indeks Harga konsumen meningkat disertai dengan depresiasi Rupiah dan membuat harga bahan pokok naik. Permasalahan mendasar adalah seringkali IMF menerapkan kebijakan yang sama pada semua negara tanpa melihat karakteristik perekonomian dan kondisi sosial politik tiap negara.
IMF melalui serangkaian Memorandum of Understanding (MoU) dan Letter of Intents (LoI) telah memaksa terjadinya liberalisasi finansial maupun perusahaan. Privatisasi BUMN Strategis seperti Telkom berikut penghapusan subsidi BBM. Jatuhnya tampuk kuasa Jenderal Soharto bukan berarti IMF turut pergi. Justru Habibie memperpanjang kontrak dengan lembaga dunia yang bermarkas di Washington D.C ini. Kedekatan hubungan antara Habibie dengan Hurbert Neiss, direktur IMF untuk Asia Pasifik menjadi awal mulusnya usaha IMF. Pada LoI bulan juni-November 1998 IMF mendesak adanya pengetatan anggaran, pembatalan proyek-proyek infrastruktur.

  Pada masa kepemimpinan Gus dur, pemerintah telah mempersiapkan privatisasi BUMN-BUMN besar antara lain PT Telkom yang telah dirancang sebelumnya, PT. Indosat, PT. Pupuk Kaltim, PT. Indofrma dan Perusahaan Konsesi bandara Soekarno-Hatta. Kendati demikian IMF kerap menunda pencairan dana dengan alasan kegagalan kabinet Gus dur dalam memenuhi target-target ekonomi yang diajukan IMF. Setelah berbulan-bulan mengalami periode ketidakpastian dalam era Abdurrahman Wachid ini akhirnya berujung pemecatan Presiden dalam Sidang Istimewa MPR RI.

Ketika Megawati menjadi Presiden RI, terdapat pertentangan internal pemerintah terkait apakah diperlukan perpanjangan kontrak paket bantuan IMF. Pertentangan ini terjadi antara ekonom dalam kabinet Megawati dan Ekonom di luar kabinet. Baik Menko, Menkeu dan Gubernur BI bahwa perpanjangan kontrak diperlukan paling tidak satu tahun. Sedangkan tokoh Rizal Ramli menilai otoritas IMF telah menyebabkan ketidakstabilan finansial dan pembebanan APBN.


-------------------
Daftar Pustaka:
W. Masbach, Richard & Kirsten L. Rafferty. 2012. Pengantar Politik Global. Bandung ; Nusamedia.
Syamsul Hadi dkk. 2004. Strtegi Pembangunan Indonesia Pasca IMF. Jakarta ; Granit
Robinson, Richard. 2012. Soeharto & Bangkitnya Kapitalisme Indonesia. Jakarta; Komunitas Bambu.